Azimah: Stop Polemik Sinetron Zahra, KPI Teguh!

KPI berwenang menjatuhkan sanksi dan meminta lembaga penyiaran melakukan perbaikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus berhenti mencari kambing hitam. cukup tegas dengan memberlakukan Pedoman Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk menyelesaikan polemik sinetron Mega Series Suara Hati A Istri: Zahra.

Pernyataan ini disampaikan Azimah Subagijo, Ketua Masyarakat Penolak Pornografi (MTP) secara tertulis kepada Republika.co.id, Jumat (4/6), menyusul perbincangan hangat terkait sinetron yang tayang di salah satu stasiun televisi Jakarta ini.

Lebih lanjut Azimah mengatakan bahwa P3SPS merupakan peraturan yang ditetapkan oleh KPI berdasarkan amanat UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain menetapkan, kewenangan KPI terhadap P3SPS juga untuk mensosialisasikan, mengawasi pelaksanaannya, menerima dan menindaklanjuti pengaduan, menjatuhkan sanksi atas pelanggaran, bahkan mencabut izin penyiaran setelah adanya putusan in kracht court atas pelanggaran standar program siaran.

Oleh karena itu, KPI tidak perlu lagi ragu-ragu untuk bertindak tegas sesuai kewenangan yang dimilikinya ketika menemukan pelanggaran konten siaran. “Bisa jadi awalnya KPI tidak mengetahui usia pemeran utama sinetron yang belum berusia 15 tahun. Namun keluhan masyarakat terkait usia pemain dan juga isi sinetron yang tidak sesuai dengan klasifikasi program remaja tentunya cukup menjadi dasar KPI untuk menindaklanjuti dan menganalisanya lebih lanjut berdasarkan hasil pemantauan. ,” kata Azimah yang juga penggagas Forum Perempuan Mantan Anggota (Permata). KPI.

Azimah menyadari bahwa kewenangan KPI hanya sebatas program televisi dan radio pasca-udara, yang seringkali membuat orang salah mengartikan bahwa KPI bertindak lamban. Namun, ketika bukti-bukti dari pengawasan dikumpulkan dan keberatan serta pengaduan masyarakat menguatkan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam menyiarkan program siarannya, Azimah mendorong KPI untuk tidak ragu-ragu untuk bersikap tegas. Diantaranya, masalah klasifikasi program dan waktu tayang sinetron Suara Hati A Istri: Zahra yang dinilai kurang tepat.

“Jadi meskipun dalam Surat Tanda Sensor (STLS) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) menuliskan klasifikasi usia remaja (R), jika isi siaran tidak sesuai dengan kategori remaja yang diatur oleh P3SPS, maka KPI tetap berwenang untuk berikan sanksi dan minta kepada lembaga penyiaran untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan dalam P3SPS,” kata Azimah.

Menurut komisioner KPI Pusat periode 2010-2013 dan 2013-2016, perbedaan antara STLS dan P3SPS mengenai klasifikasi program sudah diketahui sejak satu dekade lalu. Kendala yang paling kentara adalah klasifikasi usia yang digunakan LSF mengacu pada Pasal 7 UU Perfilman yang menyebutkan ada empat klasifikasi, yaitu semua usia (SU), 13 tahun, 17 tahun, dan 21 tahun. Sementara itu, P3SPS KPI membagi klasifikasi usia menjadi lima bagian, yaitu semua usia (SU), prasekolah (2-6 tahun), anak-anak (7-12 tahun), remaja (13-17 tahun), dan dewasa (18 tahun). ke atas).

Akibat perbedaan ini, ketika STLS LSF menyatakan kategori R, bisa berarti 17 tahun ke atas seperti kategori yang umumnya dibuat LSF untuk kategori usia di bioskop. Padahal, media televisi berbeda dengan bioskop, mengingat televisi menggunakan domain publik yang disebut frekuensi dan mampu menyiarkan langsung ke ruang keluarga masyarakat sehingga isi siarannya juga diatur lebih ketat.

Untuk itu, penting bagi KPI untuk hadir dengan sejumlah kekuatan agar kawasan penyiaran ini tetap nyaman dan aman untuk kepentingan publik. Termasuk, perlindungan bagi anak dan remaja.

Oleh karena itu, Azimah menyarankan agar pembahasan sinetron Suara Hati Istri, hendaknya dapat mendorong KPI serta otoritas dalam penyiaran dan perlindungan anak seperti LSF, KPAI, Pemerintah, DPR, media penyiaran serta rumah produksi dan pekerja seni. untuk memperbaiki masalah yang ada.

“Momentum ini terutama dapat digunakan untuk lebih menjamin perlindungan anak tidak hanya ketika suatu produk siaran telah disiarkan oleh media penyiaran, tetapi juga sejak perencanaan, proses produksi oleh rumah produksi dan juga proses sensor oleh LSF baik terkait dengan isi siaran sinetron dan film serta iklan./promo yang hadir di televisi,” kata Azimah.



https://www.republika.co.id/berita/qu5zvo396/azimah-setop-polemik-sinetron-zahra-kpi-tegaslah