Bapemperda DPRD Lotim, Studi Banding Perda RIPDA ke DPRD Sumbawa

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumbawa menerima kunjungan Bapemperda DPRD Lombok Tumur, yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Sumbawa, Jum’at (02/10).

Rombongan Bapemperda Lotim yang dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Lotim Hj, Mariana, diterima oleh Ketua Bapemperda DPRD Sumbawa, Ahmadul Kusasi SH, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Priwisata Sumbawa bersama jajarannya.

Ketua Bapemperda, Hj Mariana dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Sumbawa khususnya Bapemperda DPRD Sumbawa, yang telah menerima kedatangan mereka secara langsung.

Dijelaskan Hj Mariana, bahwa sekarang ini Bapemperda DPRD Lotim sedang menyusun Ranperda Rencana Pembangunan Pariwisata Lombok Timur, karena cukup banyak potensi wisata yang ada di Lombok Timur untuk dikembangkan kedepan namun belum memiliki payung hukum.

Oleh karena itu, untuk menambah khasanah sebagai bahan penyusunan Ranperda tersebut, Bapemperda DPRD Lotim merasa perlu melakukan studi banding ke Kabupaten Sumbawa sydan lebih dahulu membuat Perda RIPDA.

Selain itu juga disampaikan kendala lainnya, yakni pada saat yang bersamaan belum ditetapkannya Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lotim, sehingga membuat penyusunan Ranperda Pariwisata tersebut terganjal.

“Kami harapkan ada masukan dan sharing informasi terkait dengan pembuatan regulasi tersebut terutama dikaitkan dengan Ranperda RTRW,” harapnya.

Ketua Bapemperda DPRD Sumbawa, Ahmdul Kusasi, SH, dalam kesempatan itu menjelaskan, bahwa memang DPRD Sumbawa sudah memiliki Perda tentang Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2027, yakni Perda Nomor 6 tahun 2018.
Perda tersebut jelasnya, dibuat dengan harapan Kabupaten Sumbawa sudah memiliki rencana induk kedepan untuk pengembangan pariwisata dalam berbagai sector, baik wisata budaya, relegius, wisata alam dan wisata lainnya.

Disampaikan Ahmadul, bahwa sebelum menyusun Perda tersebut, komisi teknis melakukan studi banding ke Sulawesi dengan mengunjungi salah satu obyek wisata alam di wilayah tersebut dan mendapat informasi yang cukup banyak untuk referensi pembuatan Perda tersebut.
Sementara terkait dengan keberadaan Perda RTWR, disampaikan Ahmadul bahwa pembuatan Perda RIPDA tersebut tidak menjadi kendala karena pada saat penyusunan Ranperda RIPDA pada saat yang bersamaan juga sedang dilakukan revisi Perda RIRW Kabupaten Sumbawa, sehingga keduannya sejalan dan saling mengisi.

Ditambahkan Sekdis Disporapar Sumbawa, Muhammasd Irfan, yang menjelaskan latar belakang lahirnya Perda RIPDA. Menurutnya Perda RIPDA ini lahir karena adanya rujukan secara nasional, yakni adanya UU yang mengatur Rencana Induk Kepariwistaan Nasional, sehingga Kabupaten harus segera menindaklanjutinya dengan menetapkan aturan di tingkat kabupaten melalui Perda. Dan memang Perda RIPDA tersebut jelasnya disusun secara beriringan dengan Perda RTRW.

Selain itu sambung Epun—sapaan Sekdis Disporapar, bahwa setiap usulan pembangunan pariwisata kepada kementerian pariwisata, maka untuk mendapatkan respon terhadap usulan tersebut harus melampirkan Perda RIPDA sebagai dasar usulan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, juga digelar dialog terkait dengan teknis penyusunan Ranperda tersebut, sekaligus juga menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyempurnakan Perda RIPDA Kabupaten Sumbawa. (Gac)