BEM KM UNY: Pemerintah Bereaksi Cepat, Pasang Buzzer

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa KM Universitas Negeri Yogyakarta (BEM KM UNY) memberikan sikap menyikapi situasi demokrasi di Indonesia. Ketua BEM KM UNY, Mutawakkil Hidayatullah mengatakan, pemerintah seperti janggut menanggapi kritikan BEM Universitas Indonesia (UI).

    “Panik tidak? Panik tidak? Waktu panik tidak! Panik, kata yang bisa menggambarkan situasi pemerintah dan rektorat UI saat ini ketika kritik BEM UI terhadap kinerja pemerintah menjadi viral,” kata Mutawakkil dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (29/6).

    Mutawakkil menyinggung kritikan BEM UI yang membuat meme berisi kritikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memberikan julukan Layanan Raja Bibir. Menurutnya, kritik itu muncul karena kebijakan dan perkataan Jokowi berbeda dengan yang terjadi di lapangan.

    “Seperti jenggot, pemerintah bereaksi cepat dengan mengerahkan simpatisan (bel) untuk melawan narasi kritis BEM UI dengan ‘tidak etis’, ‘kurang sopan santun’, ‘mahasiswa’ kenapa ini‘, ‘Presiden adalah lambang negara’, dan lain-lain, juga dengan ancaman akan dilaporkan di bawah UU ITE,” kata Mutawakkil.

    Ia menyinggung pihak rektorat UI menanggapi kritik BEM secara reaktif dengan memanggil pengurus BEM UI pada hari libur untuk meminta klarifikasi, yang jelas tidak pantas. “Walaupun hari itu kampus sedang libur, Mengapa tidak sabar menunggu hari senin? Bukankah ini panik?” kata Mutawakkil.

    Dia melanjutkan, reaksi panik dari simpatisan dan— bel Pemerintah dan rektorat UI mengindikasikan adanya cedera pada kebebasan akademik, yaitu kebebasan yang sebesar-besarnya dalam ranah akademik. Ketika kritik dilontarkan mahasiswa, lanjutnya, pemerintah dan rektorat langsung menggunakan kekuatannya untuk menakut-nakuti mereka.

    “Hal ini sangat bertolak belakang dengan semangat reformasi. Meski reformasi telah berlangsung selama 23 tahun, kebebasan berpendapat dan berekspresi masih rentan terhadap intervensi represif oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika ini terus berlanjut, ranah akademik benar-benar darurat. sehat,” kata Mutawakkil.

    Ia menjelaskan, sebaiknya pemerintah dan rektorat UI tidak menggunakan cara-cara represif untuk menyelesaikan masalah kemahasiswaan. Mutawakkil mengatakan bahwa metode tersebut sangat primitif.

    “Tidak semua penyelesaian masalah diselesaikan melalui jalur hukum jika hanya terkait dengan ranah kritik dan opini. Tidak menyelesaikan masalah, seolah mengamputasi ranah kebebasan. Jika ruang untuk berpendapat dan berekspresi semakin mengecil, maka apa lagi yang diharapkan dari kampus sebagai benteng terakhir demokrasi, kata Mutawakkil menggugat.

    “Kami bersolidaritas sebagai mahasiswa Indonesia dan masyarakat Indonesia atas sikapnya yang berani terhadap keberanian BEM UI untuk tegas mengkritik pemerintah khususnya Presiden Jokowi sebagai presiden Indonesia,” lanjut Mutawakkil.

    https://repjogja.republika.co.id/berita/qvh4xh484/bem-km-uny-pemerintah-bereaksi-cepat-kerahkan-buzzer