Besok adalah batas akhir pendaftaran PSE, Facebook, Twitter dan Instagram belum terdaftar

Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Fandi Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan tenggat waktu pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) kepada penyelenggara aplikasi hingga besok, Senin (24/5/2021).

Namun, beberapa penyedia aplikasi dan media sosial yang beroperasi di Indonesia masih belum terdaftar sebagai PSE.

Beberapa aplikasi tersebut antara lain Instagram, Facebook, TikTok, dan Clubhouse.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Private Scope, setiap PSE wajib mendaftar ke Kominfo untuk mendapatkan sertifikat.

Platform elektronik diharuskan mendaftar dalam waktu enam bulan setelah peraturan tersebut diundangkan pada 24 November 2020.

Pencarian Tribunnews.com pada Minggu (23/5/2021) di situs https://pse.kominfo.go.id/tdpse-terdaftar, aplikasi media sosial ternama seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan Clubhouse belum terdaftar di PSE Kominfo.

Melalui situs ini, terpasang sejumlah situs web, aplikasi dan layanan untuk transaksi elektronik yang harus terdaftar di sistem PSE.

Baca juga: Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, dan Jaksa Agung segera menandatangani keputusan tentang Pedoman Pelaksanaan UU ITE.

Hal ini tentunya akan berdampak pada pengoperasian aplikasi jika hingga batas waktu besok belum terdaftar sebagai PSE.

Penyedia aplikasi diancam dengan pembatasan akses hingga pemblokiran jika tidak terdaftar sebagai PSE di Kominfo.

Juru bicara Kominfo Dedy Permadi mengatakan, pihaknya akan memberikan keterangan resmi terkait batas waktu pendaftaran PSE.

Terkait hal itu, Kominfo besok akan memberikan keterangan resmi besok Senin, kata Dedy saat dihubungi, Minggu (24/5/2021).

Kominfo juga dapat memberikan sanksi kepada platform yang tidak mendaftar dalam jangka waktu tertentu berupa penghentian akses aplikasi, dan produk dinyatakan ilegal.

Aturan pemblokiran akses mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat 2a tentang Sanksi Administratif dan Normalisasi.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan kewajiban pendaftaran PSE diciptakan untuk menciptakan ruang digital yang sehat di Indonesia, selain untuk melindungi data pribadi dan keamanan siber yang diatur melalui Direktorat Jenderal Aplikasi dan Teknologi Informasi (Aptika).




Source