Biaya Operasional RT-RW di Surabaya Meningkat 100 Persen

Kenaikan biaya operasional disebut sebagai bentuk apresiasi dan dorongan.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menaikkan biaya operasional RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMK) yang peningkatannya mencapai 100 persen. Eri mengatakan kenaikan biaya operasional ini sebagai bentuk apresiasi dan dorongan agar kedepannya kami bisa lebih menjaga dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Eri telah menyerahkan buku rekening kepada 9.126 ketua RT, 1.360 RW, dan 154 ketua LPMK yang nantinya akan menjadi media penyaluran biaya operasional. Eri mengingatkan, RT, RW, dan LPMK sudah menjadi bagian dari sistem Pemkot Surabaya. Eri meminta agar ke depan pelayanan publik bisa dilakukan di tingkat RT dan RW.

“Kalau ini berhasil, saya yakin Surabaya akan semakin cepat dalam memberikan pelayanan publik. Saya berikan kepercayaan kepada RT, RW, dan LPMK untuk bersama-sama terlibat dalam menjaga dan memberikan pelayanan kepada warga,” kata Eri di Surabaya, Kamis ( 8/4).

Eri menjelaskan, program pelayanan publik yang diharapkan bisa dilaksanakan di tingkat RT-RW seperti mengurus KTP, mengurus kartu keluarga, akta kematian, dan surat pindah. Hal ini penting dilakukan agar warga lebih mudah, cepat, dan dekat mendapatkan layanan.

Sebab, pemerintah di tingkat desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan. Jadi paling dekat dengan warga, katanya.

Jika program bisa berjalan dengan baik, Eri berjanji akan menaikkan kembali biaya operasional. Namun jika dalam pelaksanaan RT, RW, dan LPMK mereka melakukan penipuan atau tidak adil melayani masyarakat, maka dipastikan mereka akan memberhentikan atau mencopot jabatannya.

“Sebenarnya ini seperti honor atau insentif bagi RT. Yang membantu pemerintah untuk mengetahui kondisi warganya. Adapun ke depan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga akan dilakukan oleh RT selain membuat lebih akurat dan tepat sasaran, ”ujarnya.

Eri menjelaskan, awalnya RT mendapat iuran operasional sebesar Rp. 550 per bulan. Sekarang sudah dinaikkan menjadi Rp. 1 juta. Selanjutnya untuk RW, semula tiap bulan mendapat Rp. 600 ribu. Kemudian sekarang dinaikkan menjadi Rp. 1.250.000 ribu. Adapun LPMK yang semula Rp. 700 ribu, naik jadi Rp. 1,5 juta.

Ketua RW 3 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kasman mengaku senang dengan adanya tambahan biaya operasional. Ia pun berjanji akan meningkatkan layanan, termasuk melindungi kawasan itu dari Covid-19.

“Terima kasih atas perhatian langsung Pak Eri. Nanti kalau ada program untuk walikota akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan tentunya apresiasi ini akan membuat kita meningkatkan kinerja kita,” tandasnya.




Source