Bima Bisa Memahami DPRD Enggan Bahas Raperda PDJT

    Pemerintah Kota Bogor diminta segera menyerahkan hasil audit aset PDJT kepada pansus.

    REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Nama Perusahaan Jasa Transportasi Daerah (PDJT) Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Jasa Transportasi masih terus dilakukan di DPRD Kota Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan memang perlu lebih banyak kajian terkait perubahan nama perusahaan.

    Ia pun memahami kekhawatiran dan pertimbangan anggota dewan yang enggan melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah. “Iya tidak apa pun, kami berkomunikasi dengan dewan lagi. Artinya masih ada sesuatu yang harus ditinjau bersama dewan. Saya paham dewan punya pertimbangan karena PDJT itu perhatian utama kami, ”kata Bima di Kota Bogor, Rabu (21/4).

    Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda PDJT, Muhammad Restu Kusuma menjelaskan, ada beberapa alasan penghentian pembahasan rancangan peraturan daerah di dewan. Antara lain, nilai aset PDJT yang disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak masuk akal. Hal ini terkait dengan modal dasar yang diberikan Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp. 35 milyar, sekarang nilainya hanya Rp. 575 juta.

    “Dari PMP (penyertaan modal pemerintah) yang telah diberikan, Titik asetnya hanya Rp. 575 juta? Itu pun belum diaudit pada 2019. Ini jelas tidak masuk akal, ”kata anggota Komisi II DPRD Kota Bogor itu. Pansus DPRD Enggan Bahas Raperda Perumda tentang Jasa Transportasi)

    Selain itu, lanjut Restu, kondisi 40 bus bantuan yang telah disediakan sejak 2006 juga menjadi pertanyaan di kalangan dewan. Pada 2006, lanjutnya, ada 10 bus bantuan yang saat ini kondisinya buruk dan sedang dalam proses pemusnahan aset.

    Sementara itu, pada tahun 2008 terdapat 20 bus bantuan, 14 di antaranya juga rusak berat dan perlu dipindahkan. Sedangkan enam lainnya membutuhkan perbaikan. “Kemudian 10 bus yang diberikan pada 2017, hingga saat ini belum diserahkan ke PDJT. Ini Baik berarti ngawur, ”kata anggota Fraksi Kebangkitan Bintang Pemulihan DPRD Kota Bogor itu.

    Oleh karena itu, Restu mengingatkan Pemerintah Kota Bogor segera menyampaikan hasil audit tersebut kepada Pansus Raperda PDTJ DPRD Kota Bogor. Jika kondisi tersebut terpenuhi, pembahasan Raperda PDJT bisa dilanjutkan.

    “Kami dari DPRD bukannya enggan menyehatkan PDJT. Tapi kami ingin perusahaan sehat dengan kondisi penyakit yang jelas. Jangan minta kami sembuhkan boneka mati,” kata Restu.

    Pelaksana Tugas (Pjs) Dewan Pengawas PDJT, Agus Suprapto mengatakan, ada tiga skenario restrukturisasi untuk menyelamatkan PDJT. Skenario pertama adalah dalam hal manajemen organisasi. Dia mengatakan, skenario pertama ini sangat penting. Mengingat kondisi organisasi yang terlalu gemuk, maka perlu dilakukan penyesuaian jumlah pegawai dan jajaran struktur organisasi.

    Kedua, restrukturisasi modal atau aset. Dalam kasus ini, Agus mengaku siap menilai kembali aset yang dimiliki PDJT. “Kita akan lihat aset mana yang tidak efektif, aset Pemprov mana yang bisa diberdayakan atau dikelola. Karena PDJT tidak hanya bicara tentang trans-pakuan yang akan dibangun ke depan,” kata Agus.

    Dia melanjutkan, skenario terakhir adalah restrukturisasi portofolio business plan. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota (Dishub) Kota Bogor menginginkan pemutakhiran rencana bisnis PDJT.

    Nanti, jika sudah menjadi perumda, Agus menegaskan, PDJT bisa leluasa membuka kran usaha baru. Salah satunya wacana pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Dadali yang berada di atas tanah milik Pemerintah Kota Bogor dan tidak lagi dikelola.

    “Lalu Baik bekerjasama dengan swasta, tapi sudah selesai. Makanya saya akan usulkan sebagai bagian dari penyertaan modal yang akan sama dengan business plan, ”kata Agus.

    (Shabrina Zakaria)




    Source