Blangko Habis, BPN Tunda Pencetakan Sertifikat TOL

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dalam tahun 2019 ini Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi jatah program serifikat gratis dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia sebanyak 42.500 bidang (Sertifikat) terjadi peningkatan dua kali lipat dari yang diperoleh tahun sebelumnya, dan tentu program ini harus daat dituntaskan hingga akhir tahun mendatang, ungkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Sumbawa Mahpud dalam keterangannya kepada Gaung NTB.
Dijelaskan, alokasi jatah sertifikat gratis (Program PTSL dan TOL) tahun 2019 ini dinilai terjadi peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yakni untuk program PTSL sebanyak 20.000 bidang dan Redistrasi TOL sebanyak 22.500 bidang, bahkan ada jatah 5.000 bidang bagi menunjang kegiatan Pemetaan Bidang Tanah (PBM), dimana dalam kegiatan untuk menuntaskan program serifikat gratis dimakasud, maka pihaknya telah membentuk 4 (Empat) Tim khusus yang bekerja secara sinergi untuk menuntaskan realisasi target program pembuatan dan penerbitan serifikat gratis PTSL maupun TOL dimaksud.
Bahkan, tim sekaligus melakukan evaluasi jumlah Desa dan Kecamatan yang mendapatkan skala prioritas, terutama program PTSL itu karena menggunakan sistematis lengkap tentu tidak semua desa dapat memperoleh jatah dimaksud, minimal ada sekitar 18 – 20 Desa yang mendapatkannya didalam tahun 2019 ini, begitu pula program TOL diharapkan masyarakat dapat merata memperoleh jatah yang ada, kendati disadari benar cukup banyak permohonan masyarakat yang masuk ke BPN untuk dapat memperoleh jatah sertifikat gratis dimaksud, tukas Mahpud.
Mengingat jumlah alokasi jatah PTSL maupun TOL tahun ini cukup banyak sambung Mahpud, maka tentu aparatur BPN akan bekerja ekstra untuk menuntaskan, dimulai dari program tahapan pendataan dan pengumpulan data yuridis, pengukuran dan pembuatan gambar hingga pembuatan dan penerbitan sertifikatnya, karena itu hubungan kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini baik dengan Pemda Sumbawa maupun penegak hukum akan terus ditingkatkan, terutama bantuan kerjasama dan koordinasi dari para Camat dan Kepala Desa yang wilayahnya mendapatkan jatah bagi pelaksanaan program serifikat gratis dimaksud sangat dibutuhkan, sehingga apa yang diprogramkan Pemerintah dan menjadi harapan warga masyarakat itu sendiri dapat terwujud dengan baik, paparnya.

Menurut Mahpud, dari hasil evaluasi yang dilakukan atas kegiatan yang telah dilaksanakan, khusus untuk program PTSL sebanyak 20.000 bidang hingga saat ini sudah masuk berkas data yuridisnya lengkap belasan ribu bidang bidang dan saat ini tim tengah melakukan pengukuran terhadap sejumlah Desa, sehingga kami sangat optimis seluruh kegiatan akan dapat dituntaskan sampai dengan akhir tahun anggaran, ujarnya.
Sementara itu, Kordinator Program Redistrasi TOL Rahmat Nugroho yang juga Kasi Penataan Pertanahan, menyatakan untuk kegiatan TOL pada 16 Desa sejumlah dokumennya dinyatakan tuntas bagi pengusulannya, dengan kegiataninvetarisasi dan identifikasi subyek dan obyek yang terkumpul datanya sebanyak 21.932 berkas permohonan, dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan sudah mencapai 16.038 bidang selesai dilakukan pengukurannya, dan usulan penegasan tanah obyek redistribusi telah dikirim ke Kanwil BPN Provinsi NTB sebanyak 7.757 bidang untuk ditetapkan dengan SK Kakanwil BPN-NTB.

“Sedangkan pencetakan surat ukur sudah selesai 1.000 bidang, namun saat ini kami mengalami kendala terkait dengan ketersediaan blangko sertifikat, sehingga berdampak tertundanya proses pencetakan sertifikat redistribusi TOL dimaksud, dimana hal terkait dengan hal ini Kepala BPN Kantah Sumbawa telah mengajukan permohonan ke Kanwil BPN NTB dan diteruskan ke Kementerian ATR/BPN di Jakarta, dan berharap dalam pekan mendatang kekurangan blangko dimaksud akan dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas Rahmat Nugroho.