Bos PT DPPP menuntut bukti suap izin tambak udang di Bengkulu Kaur

    Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendapatkan bukti adanya dugaan perizinan rasuah untuk tambak udang di Provinsi Bengkulu.

    PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) diduga mengajukan izin tambak udang di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Bengkulu.

    Bukti ini terungkap dan tertuang dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada KPK terhadap tersangka Direktur PT DPPP Suharjito.

    Hari ini, Rabu (7/4/2021), jaksa KPK mendakwa Suharjito dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

    Tuntutan itu diberikan karena jaksa menilai Suharjito terbukti sah dan boleh menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

    Baca juga: KPK Deteksi Dugaan Suap Perizinan Tambak Udang di Provinsi Bengkulu

    Dalam surat perintah tertulis ratusan bukti.

    Dari bukti tersebut, terdapat dua bukti yang terkait dengan tambak udang, yaitu:

    “1 (satu) bundel Penyerahan Dana (Non Teknis) untuk Tambak Udang Kaur Kecamatan Maje Kabupaten Bengkulu Kaur Nomor: 034 / DPP-UP / TMBK / IX / 2020 tanggal 23 September 2020”

    Baca juga: Jaksa Suharjito, Suap Edhy Prabowo 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta

    “1 (satu) lembar printout dokumen PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk penyerahan dana (non teknis) Tambak Udang Kaur pada tanggal 20 April 2019. 1 (satu) lembar print out data karyawan PT Dua Putra Perkasa Pratama”




    Source