BPD Labuhan Lalar Bantah Hambat Pembahasan APBDes

Sumbawa Barat, Gaung NTB
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang, Jafar SPd, SE, secara tegas membantah tudingan menghambat pembahasan anggaran Desa (APBDes). “BPD Labuhan Lalar, tidak pernah menghambat pembahasan   anggaran desa,” bantah Jafar.
Yang ada, kata Dia, sedikit permasalahan internal dalam hal control dan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan program Dana Desa yang di nilai adanya Mis Komunikasi.
Dia menuturkan, dari 11 anggota BPD yang ada di Desa Labuan Lalar, tidak ingin hadir karena adanya permasalahan yang memang harus di kritisi dalam pelaksanaan pemerintahan Kepala Desa saat ini. Ini adalah sebuah gerakan bentuk protes BPD kepada Kepala Desa.
BPD secara kelembagaan adalah mitranya pemerintah desa dan fungsi tugas BPD dalam hal kontrol dan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan program Dana Desa “Kepala Desa”.
Lebih-lanjut Jafar menilai, terhadap kinerja Kades Labuhan Lalar, ada beberapa hal yang mesti di lakukan koreksi dan evaluasi sebagai bentuk peran BPD melakukan kontrol. “Karena dalam pelaksanaan paripurna adalah BPD bukan Kades yang mengundang. Pak kades menyampaikan draf APBDes itu kepada BPD bukan Kades yang mengundang BPD,” terangnya.
Adapun penyebab atau factor gerakan BPD ini karena dalam penyampaian laporan pertangung jawaban  tahunan kepala desa di disinyalir tidak mengikuti prosedur.
Tahun 2017 ini BPD layangkan surat dan melakukan pendekatan waktu pertangung jawaban tetapi Kepala desa bersikukuh tidak mau melakukan pembahasan alasannya tidak ada dalam aturan, sehingga BPD mengambil sikap setelah beberapa kali melakukan pendekatan dan beberapa anggota BPD yang di utus bertemu kades tetap saja tidak ada respon. “Bila kita mengacu pada prosedur pembahasan APBDes  seharusnya Kepala Desa setelah menyusun draf anggaran APBDEs di sampaikan kepada BPD, setelah di sampaikan draf Pembahasan APBDes Perubahan itu BPD mengundang anggota BPD membahas atau rapat paripurna tetapi hingga saat ini BPD masih menunggu draf APBDEs.
Namun BPD hanya di berikan surat rapat pembahasan yang menurut kami waktu yangdi berikan sangat  singkat dan lagi draf APBDes P di kirimkan setelahnya,” aku Jafar.
Dengan rentang waktu yang singkat ini, jelas BPD tidak dapat melaksanakan paripurna terkait draf APBdes ini. Dari itulah Ia menduga, inilah kejanggalan yang dilakukan kepala desa. “Tidak mutlak apa yang di sepakati dalam draf tersebut adalah hal yang aspiratif atau representative tentu BPD melakukan kroscek evaluasi dan analisa apakah dalam draf susunannya benar-benar aspirasi masyarakat dan hal itu sudah kami lakukan setiap tahun sesuai kebutuhan masyarakat,“ ungkap Jafar.
Kades secara administrasi sebagai mengelolah dan mengatur pemerintahan tetapi sumbernya dari aspirasi masyarakat desa Labuan lalar sesuai regulasi persedurnya.
Di sisi lain dalam penyelenggaraan pembangunan di desa menurut BPD banyak hal yang masuk katagori pelanggaran dan BPD sudah menegur secara kelembagaan bahkan kekeluargaan.
Dari hal itu, BPD melakukan gerakan control clas terhadap kepala desa bahkan masyarakat Labuan lalar sudah siap menerima sanksi terhadap anggaran Silva yang belum sempat di bahas oleh desa dan di kembalikan ke kas daerah berdasarkan keterangan dinas. “Bahkan BPD dan masyarakat sudah siap dengan anggaran di kembalikan ke kas daerah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembelajaran untuk mengejar kwalitas di tahun yang akan datang,” tutup Japar.