BPJS Kesehatan dan Asosiasi Rumah Sakit Bahas Upaya Peningkatan Layanan JKN-KIS

TRIBUNNEWS.COM – BPJS Kesehatan melakukan audiensi dengan sejumlah asosiasi rumah sakit untuk membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS di rumah sakit. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pembenahan perjalanan pelanggan di rumah sakit.

Upaya untuk memperbaiki hal tersebut antara lain dengan mengurangi antrian pelayanan melalui penggunaan fSebuahce pengakuan dan teknologi intelegen buatan. Inovasi tersebut akan kita kaji bersama pihak terkait, apa saja yang dibutuhkan, bagaimana mempersiapkannya dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada, dan lain sebagainya, agar implementasinya di lapangan dapat berjalan dengan lancar. Kami juga akan percepat koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan, optimalisasi keterkaitan antara sistem informasi BPJS Kesehatan dengan layanan fasilitas kesehatan, dan penguatan upaya edukasi masyarakat tentang JKN-KIS, ”jelasnya.

Ghufron menuturkan, ada beberapa masukan dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) yang disampaikan pada acara Audiensi BPJS Kesehatan, antara lain peningkatan kemitraan rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, sistem informasi layanan JKN-KIS, peningkatan kualitas pasien JKN-KIS. layanan di rumah sakit. , revisi tarif INA CBG berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, peningkatan kualitas proses verifikasi dan standarisasi verifier, serta penerbitan regulasi baru terkait pengendalian fraud.

“Ekosistem JKN-KIS ibarat mineral negara yang harus kita tingkatkan bersama. Pemerintah, BPJS Kesehatan, pengelola rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya semuanya telah berkontribusi dalam mensukseskan terbentuknya ekosistem JKN-KIS yang ideal. Sinergi antara BPJS Kesehatan dan PERSI terkait peningkatan pelayanan di rumah sakit merupakan upaya pelayanan kesehatan yang mengutamakan kualitas bagi peserta JKN-KIS. Kami juga bersama-sama mengembangkan layanan klaim dan billing berbasis digital, ”ujarnya.

Menurut Ghufron, BPJS Kesehatan saat ini tengah mendorong digitalisasi layanan administrasi di rumah sakit, termasuk antrian elektronik yang terkoneksi Mobile JKN. layar informasi ketersediaan tempat tidur, layar informasi jadwal operasi di rumah sakit, dan penyederhanaan layanan hemodialisis di RS melalui sidik jari.

Khusus untuk administrasi klaim rumah sakit, BPJS Kesehatan juga telah mengembangkan e-Claim Primary, Virtual Claim (V-Claim), Digital Verification (Vidi), dan Digitalization of Claims Audit (Defrada).

“Layanan digital ini berdampak pada efisiensi dan efektivitas biaya karena proses bisnisnya lebih sederhana. Kualitas data klaim yang dihasilkan juga lebih baik, hemat waktu, dan akurat. Selain itu, dengan inovasi teknologi informasi ini, jaminan pelayanan bagi peserta JKN-KIS juga semakin terjamin. Kami berharap manajemen rumah sakit dapat mendukung digitalisasi layanan JKN-KIS agar berjalan dengan optimal, ”tandasnya.

Di sisi lain, Ghufron mengatakan, saat ini ada sejumlah tantangan yang dihadapi rumah sakit. Pertama, sebaran jumlah dan standar tempat tidur perawatan yang belum optimal, baik dari segi jumlah maupun fasilitas pelengkap lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, perlunya peningkatan keterbukaan informasi oleh rumah sakit terkait penyediaan sistem informasi terkini tentang ketersediaan tempat tidur. layar langkah-langkah operasional, dan sistem antrian yang terkoneksi dengan Mobile JKN untuk meminimalisir keluhan peserta.

Ketiga, masih adanya rumah sakit yang belum memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS), serta masih terkendala jaringan komunikasi dan datanya (terutama di rumah sakit di kawasan timur Indonesia).

“Kami berharap pihak manajemen rumah sakit dapat mengkomunikasikan segala kendala yang terjadi di lapangan, mohon diberitahukan kepada kami. Kami akan segera menindaklanjuti sesuai dengan kapasitas dan kewenangan kami. Intinya kami sangat terbuka untuk segala masukan dan aspirasi manajemen rumah sakit untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS, ”kata Ghufron.

Sementara itu, Ketua Umum PERSI Kuntjoro Adi Purjianto mengatakan sebagai penyelenggara pelayanan publik, rumah sakit harus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, termasuk peserta JKN-KIS. Ia juga berharap sinergi dan komunikasi antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit semakin diperkuat.

“Meski dalam menjalankan tugasnya mengabdi kepada masyarakat ada proses yang kurang sempurna, namun rumah sakit Indonesia harus taat hukum dan harus mau selalu belajar. Komunikasi yang terbuka antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan menjadi kunci utama untuk mendorong kinerja pelayanan, keuangan. kinerja, dan kinerja manfaat rumah sakit. Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan JKN-KIS merupakan masalah yang harus kita selesaikan bersama secara profesional, ”ujarnya.

Selain PERSI, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI). Persatuan Rumah Sakit Daerah (ARSADA), Persatuan Rumah Sakit Mata Indonesia (ARSAMI), Persatuan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Indonesia (ARSGMPI), Perhimpunan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (PERDHAKI), Aliansi Christian Services for Health in Indonesia (PELKESI), dan sebagainya.




Source