Bulog: Terlalu Banyak Pintu dalam Menentukan Kebijakan Pangan

Polemik impor beras merupakan cerminan buruknya koordinasi antar instansi pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Direktur Perum Bulog Gatot Trihargo menilai kebijakan pangan yang diputuskan pemerintah saat ini terlalu berbelit-belit. Pasalnya, banyak kementerian terkait yang memutuskan kebijakan pangan.

Menurut Gatot, hal tersebut menjadi salah satu kendala karena belum adanya Badan Pangan Nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. “Hingga saat ini BPN belum terbentuk. Sehingga kebijakan pangan tidak terintegrasi dari hulu ke hilir karena kewenangan masih tersebar di berbagai kementerian,” kata Gatot dalam paparannya dalam webinar yang digelar Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Kamis ( 8/4).

Ia mencontohkan, salah satu kendala yang paling sering dialami saat ini adalah penugasan untuk menyimpan cadangan beras pemerintah (CBP) dan melakukan operasi pasar. Untuk itu, Bulog harus menyerap atau mengambil beras dari gabah petani.

Di sisi lain, perusahaan tidak lagi memiliki mandat untuk memberikan beras untuk bansos. “Kalau disuruh serap begitu banyak, tapi tidak ada tempat untuk distribusinya, maka jadinya seperti hari ini. Stoknya sudah banyak bahkan ada beras impor yang dari 2018,” ujarnya.

Gatot mengatakan, aliran beras yang dikelola Bulog harus dijaga dengan lancar antara beras masuk dan keluar. Dengan begitu, kualitas beras bisa terjaga. Namun, untuk bisa melepas cadangan beras tersebut harus melalui proses pembahasan kebijakan yang panjang.

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Hamidah menambahkan, polemik impor beras belakangan ini juga mencerminkan buruknya koordinasi antar instansi pemerintah. Hal ini juga menunjukkan perlunya Badan Pangan Nasional yang fokus pada pengelolaan kebijakan pangan. Pembentukan badan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Ia mengatakan, pembentukan Badan Pangan Nasional harus dilakukan paling lambat 2015 sejak peraturan disahkan pada 2012. Seiring berjalannya waktu, dinamika sektor pangan semakin tinggi sehingga sulit membentuk badan itu sendiri.

“Kami menepati janji pemerintah terkait hal ini karena sudah hampir sembilan tahun belum ada. Padahal, tantangan ke depan akan lebih berat,” kata Luluk.




Source