Bupati dan Kajari Sumbawa Lakukan MoU TP4D DAMPINGI PROYEK MULAI DARI PROSES TENDER

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Peran, tupoksi dan keberadaan Tim Pengawal Pengaman dan Pengendali pembangunan Daerah (TP4D) dalam melakukan pendampingan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah program proyek pembangunan didaerah ini selain menjalankan amanah dan instruksi pimpinan Pusat, juga maksud dan tujuannya adalah menjamin mutu dan kualitas hasil pembangunan yang diperoleh, sehingga uang negara dalam jumlah ratusan miliar tidak sia-sia dalam penggunaan dan pemanfaatannya, oleh karena itu dalam implementasi kinerjanya kedepan TP4D Sumbawa sesuai dengan hasil kesepakatan penandatanganan kerjasama (MoU) antara Bupati Sumbawa HM Husni Djibril B.Sc dengan Kajari Sumbawa Iwan Setiawan SH M.Hum menjelang akhir tahun 2018 lalu, justru akan diberikan kewenangan luas untuk melakukan pendampingan atas sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Sumbawa.
Sebagaimana dijelaskan Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Sumbawa Putra Riza Akhsa Ginting SH dalam keterangan Pers awal tahun 2019 kepada para wartawan media massa cetak dan on-line diruang kerjanya Rabu (02/01) kemarin, bahwa sesuai dengan MoU antara Pemda Sumbawa dengan pihak Kejakssan yang ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan sejumlah OPD terkait dan anggota TP4D, maka dimulai tahun 2019 ini TP4D dalam program pendampingannya diberi kesempatan yang cukup luas mulai dari proses perencanaan maupun tender atas sejumlah paket proyek pembangunan akan diikutsertakan, sehingga nanti TP4D akan dapat mengetahui dengan jelas proses awalnya, dimana selama ini ada sejumlah proyek yang sudah jalan baru dimintakan pendampingan, tetapi dengan adanya komitmen bersama maka dalam tahun 2019 ini TP4D diberi kesempatan untuk melakukan pengawalan, pemantauan dan pengawasan intensif mulai sejak awal proses tender proyek dilaksanakan oleh ULPBP, tukasnya.
Kegiatan pendampingan dengan melakukan monitoring dan pengawasan sejak dini dilakukan kata jaksa Putra, justru akan memiliki dampak positif bagi adanya upaya pencegahan atau meminimalisir penyimpangan yang terjadi, bukan berarti melakukan intervensi terhadap ULPBJP ataupun rekanan kontraktor, tetapi semata-mata bagaimana mengawal proses pelaksanaan tender proyek tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahkan jika saat pelaksanaanpun kegiatan inspeksi mendadak (Sidak), evaluasi, monitoring dan pengawasan intensif terhadap sejumlah proyek yang dilakukan pendampingannya akan terus dilakukan dan tak segan-segan memberikan spirit dan peringatan kepada sejumlah penyedia jasa (rekanan kontraktor pelaksana proyek) untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan spesifikasi dan bestek yang ditentukan, paparnya.
“Dengan keberadaan TP4D ini diharapkan akan dapat meminilisir persoalan dan penyimpangan yang terjadi, tentu dengan menerapkan yang namanya pencegahan sejak dini dan tentu jika ada suatu hal atau unsur perbuatan melawan hukum (PMH) didalamnya akan dilakukan dengan penindakan dan pengusutan lebih lanjut diawali dengan kegiatan penyelidikan melalui Puldata dan Pulbuket, agar permasalahannya dapat diketahui dengan jelas dan terang benderang,” ujar Jaksa Putra.