Bupati Sumbawa Sampaikan Ranperda LPJ APBD 2018 di Paripurna

    Sumbawa Besar, Gaung NTB
    DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dengan agenda penyampaikan penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018.
    Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin (01/07) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Dr Arahman Alamudy, Kamaluddin ST, M Yamin MSI. dan dihadiri Bupati Sumbawa HM Husni Djibril BSC.

    Di hadapan pimpinan sidang dan anggota DPRD Sumbawa, Bupati Sumbawa dalam penjelasan LPJ APBD Tahun Anggaran 2018 menyampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tanggal 1 sampai dengan 30 April 2019 dan hasilnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhasil meraih Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke tujuh kalinya.

    Mempertahankan Opini WTP tersebut menurut Bupati Sumbawa bukanlah sesuatu hal yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan, mengingat pemeriksaan BPK semakin lama semakin mendetail dan mendalam sehingga yang dibutuhkan tidak hanya aspek teknis akuntansi berupa kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) saja, akan tetapi juga dibutuhkan aspek mental untuk selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh uang negara/daerah dan selalu memegang teguh salah satu prinsip dalam akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu prinsip substansi mengungguli bentuk formal (substance over form), dimana transaksi perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Aspek mental dan prinsip ini sangat diperlukan untuk mengeliminir terjadinya fraud atau kecurangan yang disebabkan oleh adanya dorongan atau tekanan (pressure), peluang atau kesempatan (opportunity) dan pembenaran atas tindakan fraudnya (rationalization).

    “Dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan DPRD, kita harapkan pada masa yang akan datang, laporan keuangan pemerintah daerah semakin berkualitas dan dapat meraih Opini WTP tanpa adanya temuan pemeriksaan baik di eksekutif maupun dprd yang disebabkan karena adanya fraud tersebut,” harpanya.

    Selanjutnya Bupati Sumbawa menyampaikan sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menyajikan 7 jenis laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

    Selanjutnya disampaikan penjelasan secara garis besar mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, untuk Laporan Realisasi Anggaran, yang pertama menyangkut Pendapatan Daerah, Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2018 terealisasi senilai Rp 1.604.617.445.655,24 atau 98,38% dari target senilai Rp 1.630.984.783.039,00

    Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebesar Rp 145.212.584.267,00 dan terealisasi senilai Rp. 143.943.921.430,24 atau 99,13%, kemudianPendapatan Transfer, dalam APBD tahun anggaran 2018 dianggarkan senilai Rp 1.426.061.463.492,00, terealisasi senilai Rp 1.401.664.946.181,00 atau 98,29%.
    Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah dalam APBD tahun anggaran 2018 dianggarkan senilai Rp 59.710.735.280,00 terealisasi senilai Rp 59.008.578.044,00
    atau 98,82%.

    Selanjutnya dari Pendapatan Daerah tersebut dibelanjakan, untuk belanja daerah Pada APBD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2018 dianggarkan senilai Rp 1.773.892.233.379,61 terealisasi senilai Rp 1.684.211.294.640,21 atau 94,94%.
    Adapun kelompok belanja terhadap total belanja meliputi Belanja Operasi dianggarkan senilai Rp 1.162.584.502.573,03 terealisasi senilai Rp 1.098.494.954.892,39 atau 94,49%.
    Belanja modal, dianggarkan senilai Rp 344.217.722.695,98 terealisasi senilai Rp 322.613.421.606,22 atau 93,72%. Belanja Tak Terduga, dianggarkan senilai Rp 3.670.562.500,00 terealisasi senilai Rp 331.824.010,00 atau 9,04%.

    Transfer/Bagi Hasil Ke Desa, dianggarkan senilai Rp 263.419.445.610,60 terealisasi senilai Rp 262.771.094.131,60 atau 99,75%.
    Selanjutnya Pembiayaan untuk pembiayaan Pembiayaan netto pada APBD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2018 dianggarkan senilai Rp 142.907.450.340,61 terealisasi senilai Rp 165.952.521.322,61 atau 116,13%. Dari selisih antara pendapatan, belanja dan pembiayaan netto terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) senilai Rp 86.358.672.337,64
    Laporan perubahan saldo anggaran lebih dijelaskan sebagai berikut, Saldo anggaran lebih awal senilai Rp 95.956.287.351,61 dikurangi dengan penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan senilai Rp 95.956.287.351,61. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran senilai Rp 86.358.672.337,64 dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp 0,00 (nol rupiah) sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir senilai Rp 86.358.672.337,64

    Neraca, Pergeseran Neraca awal per 1 Januari 2018 menjadi Neraca Akhir per 31 Desember 2018 dapat disampaikan senilai Rp 146.129.842.830,97, Investasi Jangka Panjang seluruhnya senilai Rp 117.291.113.764,06, Aset Tetap senilai Rp 2.726.638.152.875,95, Aset lainnya senilai Rp 73.401.615.804,65, Kewajiban yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap pembayaran utang kepada pihak ketiga baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, Rp 3.621.957.107,38, Ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2018 senilai Rp 3.059.838.768.168,25.

    Kewajiban dan Ekuitas seluruhnya senilai Rp 3.063.460.725.275,63
    Selanjutnya yang ke empat adalah laporan operasional dapat dijelaskan sebagai berikut selanjutnya Laporan Operasional untuk Pendapatan LO adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp 1.638.646.042.989,26, Beban Jumlah beban untuk periode tahun anggaran 2018 seluruhnya senilai Rp 1.503.827.204.179,00, Surplus/defisit dari operasi Surplus/defisit operasional tahun Anggaran 2018 senilai Rp 134.818.838.810,26. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional senilai Rp 0,00.
    Pos Luar Biasa, Jumlah pos luar biasa pada tahun Anggaran 2018 senilai Rp 331.824.010,00. Surplus/defisit-lo tahun anggaran 2018 senilai Rp 134.487.014.800,26

    Laporan Arus Kas, untuk arus kas dari aktivitas operasi, surplus Rp 243.014.672.621,25, Arus kas dari aktivitas investasi defisit senilai Rp 322.608.521.606,22, Arus kas dari aktivitas pendanaan surplus senilai Rp 69.996.233.971,00, Arus kas dari aktivitas transitoris, senilai Rp 0,00, Kenaikan (penurunan) Kas, dengan penurunan senilai Rp 9.597.615.013,97, Saldo awal kas di bud, adalah senilai Rp 95.956.287.351,61, Saldo akhir kas senilai Rp 86.474.965.357,64

    Laporan perubahan ekuitas, Ekuitas awal senilai Rp 2.875.481.360.677,60, Penambahan/pengurangan ekuitas dari laporan operasional (lO) pada akhir periode pelaporan senilai Rp 134.487.014.800,26,
    Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar senilai Rp 49.870.392.690,39, Ekuitas akhir adalah senilai Rp 3.059.838.768.168,25.