Calon Gagal Anggota KPU NTB Temui Wagub

Mataram, Gaung NTB
Sejumlah perwakilan calon yang dinyatakan tidak lulus seleksi anggota KPU dari enam Kabupaten /Kota di Provinsi NTB menemui Wakil Gubernur NTB, HJ Rohmi Djalillah, untuk mengadukan keluhan mereka terkait dengan tidak lolosnya mereka masuk dalam 10 besar calon anggota KPU kabupaten/kota.
Dalam pertemuan yang berlangsung Senin (31/12), perwakilan calon anggota KPU Kabupaten/kota yang gagal lolos, H. Andi Purna Hendri SHI, dari Kabupaten Lombok Timur, menyampaikan kepada Wakil Gubernur terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Juga menginformasikan bahwa masalah tersebut telah diadukan kepada KPU RI.
“Kami sudah menyampaikan secara detail bagaimana proses seleksi oleh Tim Pansel Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, kepada Wakil Gubernur,” jelasnya.
Menurut Andi, pertemuan dengan Wagub berlangsung  selama 1 jam di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu masing-masing perwakilan peserta memaparkan dugaan penyimpangan seleksi berdasarkan hasil temuan mereka.  Namun secara umum masalah yang terjadi dalam pelaksanaan proses seleksi KPU di NTB adalah dugaan maladministrasi yang dilakukan Timsel dalam menetapkan peringkat 10 besar.
Menurut Andi Wagub memberi perhatian besar terhadap masalah ini. Ia berjanji akan mempelajari terlebih dahulu permasalahannya untuk selanjutnya dapat menentukan langkah apa yang perlu diambil.
Seperti diberitakan sebelumnya, munculnya permasalahan dalam seleksi KPU Kabupaten/Kota di NTB karena dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 25 ayat (5) Peraturan KPU No.25 tahun 2018, oleh Tim Seleksi.
Tim Seleksi menggunakan ketentuan berbeda dari aturan tersebut untuk menetapkan 10 nama ‘terbaik’ dari hasil seleksi, yaitu dengan mengakumulasi nilai peserta. Akibatnya, keputusan tersebut mendapat perlawanan hukum dari peserta di Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Selain itu, upaya hukum juga dilakukan oleh peserta dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Mereka mengugat Tim Seleksi melalui PTUN maupun pengaduan melalui Ombudsman dan DKPP.