Calon Hakim Agung Prim Haryadi Sebut Hukuman Mati Kasus Narkotika dan Korupsi Masih Perlu

    Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon Hakim Agung dari Kamar Pidana yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Kehakiman Umum Mahkamah Agung Prim Haryadi memandang penerapan hukuman mati untuk kasus narkotika dan korupsi masih diperlukan di Indonesia.

    Ia mencontohkan kasus narkotika yang pernah ditanganinya saat bertugas di Pengadilan Negeri Tangerang.

    Saat itu, dia sedang menangani kasus yang modus operandinya mengonsumsi heroin dalam jumlah yang cukup banyak sehingga petugas Bea dan Cukai tidak bisa mendeteksinya.

    Penyalahgunaan heroin, kata dia, akan berdampak sangat luas jika melewati wilayah hukum Indonesia karena dapat mengakibatkan anak bangsa menjadi korban.

    Hal itu disampaikannya dalam Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2021, Hari ke-2 yang disiarkan di kanal Youtube Komisi Yudisial, Rabu (4/8/2021).

    “Oleh karena itu, untuk kejahatan kelas ini, hal-hal seperti ini. Seperti mengimpor dari luar negeri ke yurisdiksi Indonesia, saya kira kita masih perlu hukuman mati,” kata Prim.

    Selain itu, ia juga mencontohkan dalam kasus korupsi.

    Baca juga: 19 Narapidana Pengedar Narkoba Dikirim ke Rutan Nusakambangan Super Maksimal

    Dalam kasus korupsi, kata dia, hukuman mati masih dimungkinkan menurut UU Tipikor jika pelaku melakukan kejahatan ketika negara dalam bahaya atau jika ekonomi negara dalam situasi sulit.

    Para panelis juga menanyakan kasus korupsi Bansos yang masih hangat dibicarakan masyarakat.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/05/calon-hakim-agung-prim-haryadi-sebut-pidana-mati-untuk-kasus-narkotika-dan-korupsi-masih-dibutuhkan