Dagang Vaksin, Pemerintah Lempar Handuk?

Oleh: Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha

TRIBUNNEWS.COM – Penggunaan vaksin Covid-19 di Indonesia berdasarkan izin penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh BPOM. Dari namanya, “izin darurat”, bisa dibayangkan urgensi yang harus segera diselesaikan melalui vaksinasi massal. Dengan kata lain, semua pemangku kepentingan harus memiliki pola pikir yang sama bahwa dalam situasi darurat yang terpenting adalah seberapa banyak vaksin dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Anehnya, dalam situasi darurat yang bahkan semakin parah seperti sekarang ini, Pemerintah justru menggunakan pola pikir non-darurat dengan mengkomersialkan vaksin melalui apotek tertentu. Ketika target satu juta orang yang divaksinasi per hari masih belum tercapai, termasuk karena terbatasnya pasokan vaksin, anehnya beberapa vaksin justru dialokasikan untuk tidak mencapai target itu.

Baca juga: Akses caringlindungi.id untuk Download Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Online

Apakah Pemerintah memanfaatkan sumbangan vaksin dari negara lain, kemudian menjadikan stok vaksin sebelumnya sebagai merchandise?

Kita harus meniru negara tetangga kita, Filipina misalnya, yang bersikeras untuk tidak memperdagangkan vaksin Covid-19 dan memperlakukan perdagangan vaksin sebagai tindakan ilegal. Pelakunya dihukum.

Selain itu, dalam situasi pelik saat ini, saya khawatir pemerintah tidak siap membangun pengamanan untuk mencegah perdagangan gelap vaksin dan penjualan vaksin palsu. Kekhawatiran ini beralasan, mengingat berbagai peralatan dan perlengkapan penanganan Covid-19 telah dipalsukan dan beredar di masyarakat. Antara lain, masker bekas, oksimeter palsu, dan sertifikat palsu. Jika kemudian terbukti vaksin palsu dll. Jika lewat tak terkendali, menjadi semakin jelas bahwa inisiatif ekonomi melalui perdagangan vaksin sebenarnya menimbulkan masalah keamanan dan penegakan hukum yang sangat rumit.

Baca juga: Usai Menuai Polemik, Kimia Farma Putuskan Tunda Layanan Vaksinasi Covid-19 Berbayar

Satu lagi. Bagaimana sistem prioritas pemberian vaksin tetap dapat dipertanggungjawabkan keberlanjutannya? Sebelumnya, yang menjadi prioritas adalah tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Kemudian senior. Prioritas selanjutnya adalah penderita gangguan jiwa. Saya tidak menangkap informasi tentang prioritas berikutnya.

Baca juga: FAKTA Vaksin Berbayar di Kimia Farma, Dibanderol Rp 321.660 per dosis, menuai banyak kecaman

Dalam konteks itu, saya melihat perdagangan vaksin melalui apotek semakin kuat, menandakan bahwa Pemerintah sendiri saat ini mengabaikan sistem prioritas yang telah dibangunnya sendiri. Untuk mengujinya mudah: Coba sajikan datanya, berapa persen orang dari kelompok prioritas yang sudah divaksinasi. Kemudian tanyakan kepada pemerintah bagaimana komersialisasi vaksin dapat mempercepat penyelesaian vaksinasi untuk semua anggota kelompok prioritas tersebut.

Perekonomian negara yang oleh banyak kalangan dianggap mendekati titik kehancuran, sangat perlu diselamatkan. Disimpan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat kelas bawah yang tentunya paling parah terkena dampaknya. Namun pemerintah perlu menggerakkan kreativitas untuk menemukan terobosan-terobosan ekonomi yang lebih prospektif dan peka terhadap rakyat. Dan perdagangan vaksin hari ini, menurut saya, tidak layak mendapatkan terobosan itu.



https://www.tribunnews.com/tribunners/2021/07/12/perdagangan-vaksin-pemerintah-lempar-handuk