Dari 6 hingga 17 Mei 2021 Semua Moda Transportasi Mungkin Tidak Beroperasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melarang total pengoperasian semua moda transportasi, darat, laut, udara, kereta api pada 6 Mei-17 Mei 2021.

Hal itu dilakukan agar implementasi kebijakan pemerintah pelarangan mudik lebaran guna menekan penyebaran corona tahun ini efektif.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, larangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Saat Lebaran untuk Mencegah Covid-19.

“Pengendalian transportasi dilakukan melalui pelarangan penggunaan, pengoperasian sarana dan prasarana untuk semua moda transportasi,” ujarnya pada Konferensi Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia per 8 April 2021 dan Sosialisasi Peraturan Larangan Mudik 2021, Kamis (8/4/2021).

“PM ini akan berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Kemudian, dalam PM ini juga diatur pengecualian angkutan yang boleh bepergian saat libur lebaran,” kata Adita.

Selain itu, Adita juga menyatakan bahwa dalam PM Nomor 13/2021 pengaturan pergerakan angkutan periode 6-17 Mei 2021 di kawasan aglomerasi sudah diatur.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan di sektor transportasi jalur darat, pihaknya akan melarang kendaraan umum seperti bus yang mengangkut penumpang dan juga bepergian ke luar daerah selama periode mudik Lebaran 2021.

Larangan juga berlaku bagi penumpang kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor yang dilarang bepergian, kata Budi.

Baca juga: Pejabat berhak menghentikan pengemudi yang ugal-ugalan, ini sanksi larangan mudik lebaran

Baca juga: Detail Larangan Mudik 6-17 Mei 2021, Kendaraan Keras Kepala Mundur, Tiket Perjalanan Ilegal

Kemudian untuk angkutan sungai dan penyeberangan, baik pejalan kaki maupun kendaraan bermotor tidak diperkenankan melakukan perjalanan.

Budi Setiyadi juga menjelaskan, ada pengecualian bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik lebaran 2021 yaitu perlu perjalanan dinas PNS dengan syarat ada surat tanda tangan basah dan stempel basah terkait perjalanan dinas.




Source