Data Jokowi ‘Bocor’, Regulasi Mendesak

    Pemerintah dinilai sering meluncurkan aplikasi data publik secara trial and error.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Beredarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo membuat heboh dunia maya pada Jumat (3/9). Insiden itu dinilai terkait dengan longgarnya regulasi perlindungan data di Indonesia.

    Pakar informatika sekaligus analis Drone Emprit, Ismail Fahmi, mencontohkan, di Uni Eropa ada yang namanya General Data Protection Regulation (GDPR). Regulasi ini dikhawatirkan pengembang karena bisa memberikan sanksi jika terjadi kebocoran data.

    Regulasi tersebut terbukti mampu menjatuhkan denda yang cukup besar terkait kebocoran data pada perusahaan besar seperti Whatsapp dan Amazon. “Apa yang kamu takutkan di Indonesia?” dia berkata kepada Republika.co.id, Jumat (3/9).

    Ketiadaan regulasi yang ketat di Indonesia membuat developer perangkat lunak agar pihak swasta dan pemerintah bisa lepas tangan dari kejadian kebocoran data seperti yang terjadi belakangan ini. Ia mengingatkan, kebocoran data tidak selalu disebabkan oleh peretasan. Seperti yang terjadi pada data Presiden Jokowi di PeduliLindungi, bisa juga terjadi karena fitur-fitur dalam aplikasi yang bersangkutan.

    Oleh karena itu, menurut dia, yang mendesak saat ini adalah segera disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) oleh pemerintah dan DPR. “Dan di dalamnya pastikan ada otoritas independen untuk perlindungan data pribadi. Itu tidak bisa di bawah kementerian karena itu akan terjadi bunga yang meriah. Otoritas ini akan mengontrol pengumpulan data pribadi dan pribadi pemerintah, dan lembaga ini dapat menjatuhkan sanksi, ”katanya.

    Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Forensik Digital FTI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr Yudi Prayudi menilai isu kebocoran data belakangan ini cukup mengkhawatirkan. “Kami di Indonesia terlalu mudah untuk merilis aplikasi yang berkaitan dengan kepentingan publik tanpa ada yang bertanggung jawab atas keamanan dan kelayakannya. Kami lebih memilih untuk melakukannya. coba-coba,” ujarnya saat dihubungi Republik.

    Dari sisi penggiat informatika, perkembangan sistem e-HAC dan PeduliLindung tampaknya sangat mendadak. Faktanya, kedua aplikasi tersebut mengintegrasikan begitu banyak sistem dan data dalam skema yang sangat kompleks.

    Penerapan seperti itu, menurut Yudi, seharusnya membutuhkan sumber daya dan melibatkan banyak instansi. “Saya agak sedih ketika ada aplikasi e-HAC, saya melihat ada masalah. Pertama masalah pengembang. Saya memiliki ketidakpercayaan dengan pengembang-miliknya. Aplikasi ini sepertinya perlumenilai,” dia berkata.

    Ia menegaskan, pemerintah perlu mencontoh negara lain yang melakukan proses penilaian sangat ketat sebelum aplikasi terkait data publik diluncurkan. “Sekarang kita terpaksa melakukan ini. Jika saya tidak punya— memercayai dengan CareProtect, jika saya tidak punya memercayai dengan e-HAC sebenarnya saya berhak untuk tidak mengisi (data). Tapi tidak ada jalan lain,” katanya

    sumber : Fitriyan Zamzami



    https://www.republika.co.id/berita/qyuq5f393/data-jokowi-bocor-regulasi-mendesak