Demokrat menyesalkan langkah Moeldoko untuk menuntut Menkumham

    Laporan dari jurnalis tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP), pimpinan daerah hingga cabang-cabang Partai Demokrat menyayangkan langkah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menggugat Menteri Hukum dan HAM terkait KLB Deli Serdang.

    Langkah Moeldoko dinilai telah menggerogoti kredibilitas pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di mata masyarakat Indonesia.

    “Masyarakat sedih melihat ada pembantu yang menggugat pembantu presiden lainnya ketika republik sedang berjuang menghadapi gelombang kedua Covid-19,” kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Karawang, Pendi Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5). /7/2021).

    Dia menilai Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun tidak memiliki legal standing untuk menggugat Menkumham atas keputusan mereka menolak meratifikasi KLB ilegal di Deli Serdang.

    Moeldoko disebut-sebut menyuguhkan lelucon politik di tengah semrawutnya penanganan Covid-19 di Indonesia.

    “Mereka tetap mengakui Ketum dan Sekjen PD dalam gugatannya. Padahal pemerintah sendiri tidak mengakui KLB Deli Serdang. Apa dasar hukum menggugat Menkumham, apa kata dunia, lelucon ini,” kata Pendi.

    Lebih lanjut, Pendi berharap Moeldoko ingat untuk konsisten dalam ucapannya tentang melepaskan perbedaan dan mengutamakan kepentingan kemanusiaan di masa pandemi saat ini.

    “Tuangkan waktu, tenaga, setidaknya pikiran untuk menyelamatkan bangsa ini,” pungkasnya.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/16/demokrat-sayangkan-langkah-moeldoko-yang-gugat-menkumham