Depok Hapus Denda Keterlambatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan

    REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK — Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Jawa Barat, mencabut denda bagi warga yang terlambat mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal itu berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Bagi Peristiwa Kependudukan Selama Pandemi COVID-19.

    “Kebijakan ini diambil untuk meringankan masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19, untuk itu denda dihapuskan,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok Nuraeni Widayatti dalam keterangannya, Minggu (20/6). .

    Untuk itu, kata dia, perlu kita tekankan agar tidak ada lagi pelayanan yang memberatkan. Kini layanan online semakin maksimal dan bagi yang terlambat melapor jangan takut tidak ada denda lagi.

    Dia menjelaskan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberlakukan denda bagi warga yang terlambat mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Aturan ini tertuang dalam Pasal 79 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015.

    Yaitu tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. “Ini (aturannya) dalam Pasal 79 Perda, jika pelaporan melebihi batas waktu 30 hari sejak perubahan terjadi, dikenakan denda sebesar Rp100.000. Kemudian untuk pelaporan karena KK rusak atau hilang di luar batas waktu yang ditentukan. Batas 14 hari, dikenakan denda Rp 50.000,” jelasnya.

    Dia mengatakan, denda keterlambatan itu diterapkan pada pengelolaan berbagai administrasi terkait kependudukan dan pencatatan sipil. Antara lain pengurusan akta kelahiran, laporan perkawinan, laporan perceraian, laporan perubahan status kewarganegaraan, laporan perubahan susunan keluarga dan unsur data pada kartu keluarga (KK), dan lain-lain.

    “Sampai keterlambatan pelaporan KK dan e-KTP yang rusak dan hilang,” ujarnya.

    Sebelumnya, tambah Nuraeni, denda ini tergantung jenis administrasinya. Namun, kini denda layanan tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah dihapus.

    https://repjabar.republika.co.id/berita/quzms5428/depok-hapus-denda-terlambat-urus-administrasi-kependudukan