Dialog Menkopolhukam dengan Pimpinan Dikti DIY

    Menurut Mahfud, di era sekarang korupsi semakin marak.

    REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengunjungi UGM pada Sabtu (5/6) untuk berdialog dengan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Dalam kesempatan tersebut, ia mendengarkan pandangan para akademisi mengenai perkembangan situasi aktual di bidang politik, hukum, dan keamanan. Ia mengharapkan partisipasi perguruan tinggi dalam menentukan arah yang akan diambil dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menuju ke arah itu.

    “Kami berharap pendekatan ilmiah akan menghasilkan langkah-langkah yang tidak akan menghancurkan diri kita sendiri tetapi bangsa ini aman,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia, salah satunya terkait isu korupsi. Meski rezim telah berganti dari era orde lama, ke era orde baru, hingga era reformasi, korupsi tetap menjadi masalah yang harus dihadapi. Bahkan, menurut dia, di era sekarang ini korupsi semakin marak.

    “Saya tidak mengatakan itu semakin besar, tetapi semakin meluas. Orang-orang harus memahami ini,” katanya.

    Dijelaskannya, di era Orde Baru korupsi, kolusi, dan nepotisme dibangun melalui korporatisme, sedangkan di era sekarang KKN dibangun melalui kebebasan atas nama demokrasi formal. Korupsi merajalela, baik secara horizontal maupun vertikal.

    “Apakah demokrasi kita benar, ini yang ingin kita dialogkan hari ini,” kata Mahfud.

    Korupsi, menurut dia, banyak terjadi saat ini karena hukum telah lepas dari ruhnya. Dalam ilmu hukum dipelajari bahwa hukum merupakan bagian dari norma-norma yang bersumber dari akhlak, yaitu agama, kesusilaan, dan kesusilaan. Oleh karena itu, hukum harus dijiwai dengan moralitas.

    Namun, fakta yang ditemukan saat ini adalah bahwa hukum terpisah dari moral, dan pembenaran dapat ditemukan dengan aturan hukum.

    Ia juga mengajak para sivitas akademika untuk dapat menyumbangkan pemikiran dan upayanya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa. Menurutnya, kontribusi dari para ahli sangat dibutuhkan, antara lain para ahli di bidang hukum dan akademisi yang mengkaji Pancasila sebagai dasar peningkatan moral bangsa dan pembentukan perilaku.

    “Mari kita perbaiki bangsa ini, lakukan semampu kita,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Rektor UGM, Prof Panut Mulyono mengungkapkan bahwa perguruan tinggi berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa tidak hanya dengan ilmu tetapi juga dengan nilai-nilai luhur.

    “UGM dan seluruh perguruan tinggi diharapkan dapat mendukung kemajuan dan percepatan kemakmuran bangsa,” ujar Rektor.

    Menurutnya, perguruan tinggi juga terus berupaya menumbuhkan keberagaman, persatuan, dan kesatuan bangsa, untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi pemimpin yang berkarakter.

    “Upaya ke arah itu terus dilakukan baik oleh UGM maupun berbagai perguruan tinggi, agar mahasiswa kita menjadi pemimpin yang kompeten di berbagai bidang dan menghargai perbedaan,” jelasnya.



    https://www.republika.co.id/berita/qu9agw291/menkopolhukam-dialog-dengan-pimpinan-perguruan-tinggi-diy