Didakwa menyuap anggota DPR Rp 5 miliar, hakim memutuskan membebaskan Samin Tan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemilik PT Borneo Lumbung Energi and Metal Tbk (PT BLEM), Samin Tan dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus dugaan suap terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih.

    Mantan ‘Orang Kaya Gila’ itu dibebaskan karena terbukti tidak menyuap politisi Partai Golkar Eni Maulani Saragih.

    Bukannya memberikan suap, Hakim justru menyatakan Samin Tan sebagai korban pemerasan dari Eni Maulani Saragih dalam kasus pemutusan pengusahaan pertambangan batu bara generasi ketiga (PKB2B), hingga akhirnya Samin Tan memberikan Rp5 miliar.

    “Sidang menyatakan terdakwa Samin Tan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama dan kedua,” kata Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta, Panji Surono dalam persidangan, Senin (30/8). /2021).

    Pemilik PT Borneo Lumbung Energi and Metal Tbk (PT BLEM), Samin Tan dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/8/2021). (Ist)

    Baca juga: Samin Tan Digugat 3 Tahun Penjara Atas Kasus Suap Rp 5 Miliar Terhadap Anggota DPR

    “Membebaskan terdakwa dari segala undang-undang tersebut. Ketiga, memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan,” lanjut hakim membacakan putusan.

    Hakim juga meminta agar hak dan status terdakwa dikembalikan.

    Hakim meminta jaksa KPK segera membebaskan Samin Tan dari penjara.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebelumnya menuntut agar Samin Tan divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara.

    JPU menyatakan, Samin Tan terbukti memberikan uang suap Rp5 miliar kepada mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih untuk membantu pemutusan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B) generasi ketiga.

    Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/10/2019)
    Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/10/2019) (Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com)

    Kerja sama tersebut dilakukan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah.

    Jaksa menyatakan tindakan itu bertentangan dengan kapasitas Eni yang saat itu duduk di kursi Komisi VII DPR RI.

    Samin Tan didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang. Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/30/didakwa-suap-anggota-dpr-rp5-miliar-hakim-putus-bebas-samin-tan