Diduga Simpangkan APBDes, Warga Lape Mengadu ke Komisi I

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Sejumlah warga Desa Lape Kecamatan Lape, menyampaikan pengaduan kepada Komisi I DPRD Sumbawa, terkait dengan persoalan dalam penyelengaraan pemerintahan di Desa Lape.
Untuk mengakomodir aspirasi warga tersebut Komisi I DPRD Sumbawa menggelar hearing dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti Dinas PMD, Inspektorat, Bagian Hukum, Camat Lape, Kepala Desa Lape, yang langsung dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sumbawa Syamsul Fikri AR, SAg, MSi, didampingi anggota Komisi I DPRD Sumbawa serta sejumlah anggota DPRD Sumbawa lainnya. Kegiatan hearing berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Sumbawa, Kamis (03/01).
Perwakilan warga Abdul Kapi menyampaikan beberapa persoalan diantaranya bahwa proses pembinaan terhadap Kepala Desa Lape, baik yang dilakukan oleh Inspektorat maupun pihak kecamatan yang merupakan implementasi dari rekomendasi Komisi I DPRD Sumbawa pada hearing tahun lalu, tidak membuahkan hasil karena ternyata hingga tahun 2018 ini penyelengaraan pemerintahan di Desa Lape belum mengarah kepada perbaikan.
Menurut keterangannya, program Fisik yang dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga 2016 yang bermasalah, tidak ada yang terselesaikan. Dicontohkan program pembangunan jalan menuju Pemakaman Umum tidak tuntas dikerjakan.
Bahkan tambahnya, setidaknya ada 16 item pekerjaan fisik di Desa Lape yang dikerjakan sejak thaun 2016 hingga tahun 2018 dinilai bermasalah, diantaranya pengerjaan pengerjaan fisik di tahun 2016 seperti Drainase Dusun Batu Praga, Cekdam Untir Kedit, JUT Tanah Turan, Drainase di Dusun Kerato, kemudian program fisik tahun 2017 seperti Drainase Dusun Bahagian, Drainase Dusun Untir Malang, JUT Ai Tenge, serta beberapa program fisik di tahun 2018 seperti JUT Kenangi, Benton Rabat Jalan Dusun Kerato, Jembatan Usaha Tani Sakoeng, serta Lapangan Sepak Bola dan Talu Batu Praga. Belum lagi program-program lain yang juga mendapat sorotan seperti Lantai Gedung Serba Guna Dusun Kerato, Pengadaan Terop dan Cekdam bantuan Kementerian Desa.
Terhadap program tersebut menurut Abdul Kapi, sampai saat ini tidak rampung dikerjakan.
Oleh karena itu mereka berharap kepada dinas terkait agar dapat turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan, sehingga apa yang disampaikan dalam hearing tersebut tidak dinilai informasi fiktif.
Perwakilan warga lain juga menyampaikan persoalan lain terkait dengan penyelengaraan pemerintahan di Desa Lape, seperti tidak adanya transparansi terhadap data-data dan informasi program yang ada di Desa Lape. Meski demikian warga berhasil mendapat beberapa data program desa yang ternyata memang diduga bermasalah.
Untuk menguatkan informasi yang disampaikan kepada Komisi I DPRD Sumbawa, warga yang mengadu melampirkan bukti visual berupa poto kegiatan fisik yang diduga bermasalah tersebut.
Mereka mengaku kecewa dengan penyelengaraan pemerintahan Desa Lape, dengan ditemukannya berbagai persoalan tersebut.
Sementara itu Camat Lape, Abu Bakar SH, dalam kesempatan itu mengakui adanya berbagai persoalan di Desa Lape dalam penyelenggaraaan APBDes. Terhadap masalah tersebut jelas Abu Bakar, pihaknya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sudah berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa Lape. “Setiap Rakor di Kantor Camat, juga pada saat datang ke Kantor Camat kami kerap menitipkan pesan atau ajakan agar pemerintah desa tidak bermain api terkait tugas,” ujarnya.
Dan diakui Camat Lape, bahwa Kepala Desa Lape memiliki perbedaan karakter dengan kepala desa yang lain, karena dari seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Lape, hanya Desa Lape yang muncul persoalan ke permukaan. Namun demikian lanjutnya, pihaknya tetap berupaya untuk melakukan pembinaan agar menjadi lebih baik.
Sementara itu Kabid Pemdes Dinas PMD Ulumuddin SE, menampaikan bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan desa harus mengacu kepada asas-asas pelaksanaan pemerintah desa, seperti asas tranparansi, partisipatif.
“Asas ini mestinya dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam penyelengaraan pemerintahan desa,” ujarnya.
Terkait dengan pengawasan penyelengaraan pemerintah desa, menurut Ulumuddin hal itu menjadi tugas dan fungsi dari BPD, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dalam pelasksanaan program.
“BPD memiliki tugas yang sangat urgen untuk melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan oleh kepala desa,” jelasnya.
Terkait pembinaan oleh Dinas PMD, menurutnya, pihaknya selama ini hanya melakukan pembinaan yang bersipat umum. Karena memang tidak ada laporan secara khusus terhadap masalah yang terjadi di Desa Lape. Namun demikian, apabila ada laporan yang masuk maka akan dilakukan pembinaan secara intensif .
Sementara itu Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, H Drs Hasan Basri, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa memang cukup banyak kepala desa yang bermasalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga sudah ada kepala desa yang dipenjara, diberhentikan, dan ada kepala desa yang sedang di proses hukum.
Terkait dengan masalah Desa Dete, untuk kasus tahun 2015-2016, pihaknya sudah melakukan Riksus sebagiamana rekomendasi Komisi I DPRD Sumbawa saat itu, hasilnya diminta kepada Pemerintah Desa Lape untuk mengembali dana sebesar Rp 58 juta lebih. Demikian juga terhadap penyelengaraan program tahun 2017 juga telah dilakukan pemeriksaan. Pihaknya juga mengaku menemui berbagai persoalan dan diminta untuk dilakukan pengembalian dana.
Sementara untuk penyelengaraan program tahun 2018, menurut H Bas—sapaan Inspektur Inspektorat Sumbawa, pihaknya akan segera turun untuk melakukan pemeriksaan.
“Insya Allah pada pertengahan Januari ini, kami akan turun untuk melakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan H Bas, bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sangat penting untuk menentukan program fisik sudah selesai atau belum.
Suatu program fisik dinyatakan rampung katanya, apabila PPHP sudah menyatakan rampung dengan dibuktikan adanya tanda tangan PPHP pada setiap program fisik. Sehingga apabila ada kasus program fisik desa yang dilaporkan kepada kepolisian maupun kejaksaan kata H Bas, maka PPHP yang pertama kali diperiksa.
Sementara itu PPHP Desa Lape, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dari seluruh program di Desa Lape, hanya beberapa proyek yang ditandatangani, sisanya ada belasan proyek yang tidak ditandatangan.
Sayangnya pertemuan tersebut tidak seperti yang diharapkan, pasalnya Kepala Desa Lape yang diundang Komisi I DPRD Sumbawa tidak hadir sehingga tidak dapat mendengar keterangan atau jawaban terhadap berbagai persoalan yang disampaikan warga.
Setelah mendengar berbagai keterangan baik dari pihak pemerintah kabupaten, maupun masukan dan saran dari anggota Komisi I DPRD Sumbawa, akhirnya Ketua Komisi I mengeluarkan rekomendasi agar pihak Inspektorat kembali turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap penyelengaraan pemerintah di Desa Lape baik kegiatan fisik maupun kegiatan nonfisik, dengan demikian nantinya akan terungkap apakan memang terjadi penyimpangan dalam penyelengaraan pemerintahan di Desa Lape.