Dilaporkan HRS kepada Saksi dalam Kasus Kerumunan Megamendung

    Saksi yang dihadirkan JPU hari ini adalah Camat Megamendung dan Kapolres Bogor.

    REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mashir Ramadhan, Antara

    Dalam persidangan lanjutan kasus massa Megamendung, Bogor, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) mencari saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU). HRS mempertanyakan mulai dari perizinan hingga undangan peletakan batu pertama pembangunan Markaz Syariah yang berlangsung pada 13 November 2020.

    HRS tak memungkiri bahwa dibutuhkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk mendirikan masjid di Pondok Pesantren Markaz Syariah. Namun karena peletakan batu pertama masih bersifat seremonial, HRS menilai tidak diperlukan izin.

    “Kalau mau bangun pasti ada biaya, tentu akan kami ajukan izin mendirikan bangunan,” ujarnya saat sidang, Senin (19/4).

    HRS juga mempertanyakan Camat Megamendung Endi Rismawan, apakah kegiatan groundbreaking itu harus mendapat izin dari camat setempat atau tidak. Apalagi bila semua aktivitas yang terkait dengan Markaz Syariah dinilai bersifat internal.

    “Tidak perlu, kalau eksternal perlu izin,” kata Camat menanggapi pertanyaan HRS.

    Semua kegiatan di Megamendung yang terkait dengan Pondok Pesantren Markaz Syariah, kata HRS, merupakan kegiatan internal. Apalagi saat itu, pesantren sedang memberlakukan kebijakan kuncitara atau mengarantina area dengan tidak menerima pengunjung dari luar. Jadi menurut HRS, keramaian hanya terjadi di sepanjang jalan menuju pondok pesantren dan bukan arahan dari panitia peletakan batu.

    “Pertanyaan saya, siapa panitia yang menyambut (massa) ke Gadog,” kata HRS.

    Saksi, termasuk Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah, menjawab tidak ada panitia kegiatan yang menyambut. Oleh karena itu, HRS beranggapan bahwa kehadiran massa di Megamendung bersifat spontan dan bukan arahan dari panitia.

    “Memang ada pesantren yang moderat kuncitara. Tidak boleh ada yang masuk kecuali warga Markaz Syariah, kyai, santri, guru, itu saja yang boleh masuk, orang luar tidak boleh masuk, ”kata HRS.

    Tak sampai di situ, HRS juga mempertanyakan kepada siapa laporan kasus ini ditujukan. Sebab, menurut keterangan saksi, tidak ada panitia yang bisa atau bertanggung jawab, karena memang ada.

    “Apakah hanya untuk memenjarakan saya? Kenapa tidak ada surat pemberitahuan? Kenapa tidak denda seperti di Petamburan, kenapa harus pidana? Adakah pihak yang mendapat tekanan karena itu?” Tanya HRS.

    Menanggapi pertanyaan HRS, salah satu saksi fakta jaksa, Kapolres Bogor Agus Ridhallah mengakui, pelaporan tersebut sesuai dengan hasil rapat Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor. Namun, dia mengaku tidak melaporkan HRS secara langsung.

    “Bukan laporan HRS, tapi massa,” kata Agus.

    Dalam Gambar: Jemaat Menyambut Kedatangan HRS di Bogor

    Kepada para saksi, HRS juga mempertanyakan asal muasal dan proses massa.

    “Apakah para saksi tahu bahwa undangan Whatsapp menyebar ke masyarakat? Atau hanya dari internal pemerintah?” HRS bertanya kepada para saksi.

    Mendengar pertanyaan itu, saksi kompak menjawab tidak tahu. Meski, salah satu saksi hanya mendengar pesan singkat, namun tersebar ke seluruh masyarakat.

    Tak sampai di situ, HRS juga mempertanyakan bagaimana semula pemerintah tahu bakal ada keramaian. Termasuk mempertanyakan apakah pemerintah dan satgas mengetahui ada keributan atas isu massa di masyarakat atau tidak.

    “Tidak tahu,” jawab para saksi.

    Kendati demikian, salah satu saksi, Teguh, mengatakan apa yang dilakukan partainya di Gadog hanyalah antisipasi. Mengingat, kerumunan yang sangat ramai saat HRS tiba di Jakarta (10/11) lalu.

    “Ada masalah atau tidak hanya antisipasi saja,” ucapnya.

    Namun, menjawab pertanyaan HRS tentang keramaian, Teguh membantah keramaian yang terjadi di Gadog itu karena adanya undangan. Menurut dia dan saksi lainnya, keramaian itu terjadi karena spontanitas dan keinginan masyarakat menyambut HRS.

    Tak sampai disitu, HRS juga memeriksa para saksi, apakah memang ada undangan lewat selebaran dan spanduk. Menanggapi hal tersebut, para saksi kompak menjawab bahwa tidak ada.

    “Tidak ada (selebaran) tidak ada undangan. Spanduknya hanya HRS ahlan wa sahlan, bukan undangan,” kata para saksi.

    Dengan pernyataan tersebut, HRS menyimpulkan bahwa keramaian itu disebabkan oleh pesan WhatsApp dan media sosial. Hal ini pun dibenarkan oleh para saksi.

    Dengan pertanyaan HRS dijawab, Ketua Juri menanyakan apakah jawaban tersebut sesuai atau apakah HRS perlu menyangkalnya. Menurut HRS, jawaban saksi saat ini sudah sesuai.

    “Sebelumnya keterangan saksi tidak umum dan tidak jelas, tapi setelah saya tanya langsung sudah jelas,” kata HRS.

    Pengacara HRS Sugito Atmo mengatakan, ada dua hal yang menjadi perhatian utama dalam kasus persidangan massa HRS Megamendung ini. Pertama, kata dia, pelapor tidak menyebut siapa yang terlapor.

    “Kedua mempertanyakan lokasi dan tidak adanya alat bukti,” ujarnya usai sidang pemeriksaan saksi kejaksaan, Senin (19/4).

    Padahal, saat terdakwa memeriksa saksi tentang program Gadog, massa, kata Sugito, merujuk pada keterangan saksi, hanya berdasarkan spontanitas.

    “Ada hal yang sangat menarik, tidak ada yang dilaporkan, tidak jelas apa masalah kejadiannya, dan apa yang dilaporkan,” ujarnya.

    Ia pun mempertanyakan apakah laporan tanpa studi tersebut langsung diterima atau tidak. Padahal, menurut saksi, laporan langsung diterima.

    “Bagaimana, melaporkan Betulkah sesederhana itu, “jelasnya usai sidang.

    Tak sampai di situ, dia juga memeriksa saksi yang selalu mengubah keterangannya itu. Terutama tentang Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah yang mengatakan bahwa penanggung jawab massa selalu berganti, dari panitia penyelenggara menjadi HRS.

    “Jadi siapa yang mengambil keputusan sehingga HRS yang bertanggung jawab,” ucapnya.




    Source