Dinas PRKP Sumbawa Sosialisasi Program BSPS

Sumbawa Besar Gaung NTB
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sumbawa sebagai leading sektor Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sekarang ini gencar melakukan sosialisasi program di sejumlah desa dan kecamatan yang mendapatkan program BSPS Tahun 2019 ini.

Sosialisasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pelaksanaan Program BSPS yang harus dilaksanakan sebelum proses pengerjaan dilakukan, sehingga ada pemahaman dan pengetahuan terhadap penerima program di tingkat masyarakat terutama menyangkut teknis pengerjaannya.

Kepala Dinas PUPR Drs H Burhanuddin, MT MTP yang juga sebagai Ketua Tim Teknis Pelaksana Program BSPS menyampaikan bahwa perumahan merupakan satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni dan merupakan sarana pembinaan keluarga yang menjadi cerminan harkat dan martabat penghuninya dan rumah merupakan aset bagi pemiliknya.

Oleh karena itu Kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal Penyedian Perumahan melaksanakan kegiatan peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan pembangunan baru Rumah Swadaya berupa prasarana, sarana dan utilitas umum.

Dijelaskan H Burhanuddin, bahwa BSPS pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri pembangunan rumah secara swadaya.

Lebih lanjut disampaikan H Burhanuddin bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 07/SE/Dr/2018 disebutkan bahwa BSPS adalah bantuan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.

Rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
Rumah swadaya jelasnya adalah rumah yang dibangun atas atas prakarsa dan upaya masyarakat dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.

Sementara Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, amam, dan nyaman.
Begitu juga Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas pelaksana dan upaya masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok.

Dalam Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS) yang selanjutnya sebagai kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni dan diselengarakan atas pelaksana dan upaya baik secara perseorangan dan berkelompok.

Sementara yang dimaksud dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Adapun Kelompok Penerima Bantuan (KPB) sebagai kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima BSPS dan mempunyai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) adalah daftar pengunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang dan pekerja.

Serta dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
Sementara Koordinator Fasilitator (korfas) adalah tenaga propesional lokal yang bertugas membina, mengkordinasikan, dan mengendalikan pendampingan tenaga fasilitator lapangan dalam kegiatan BSPS di tingkat Kabupaten Kota.

Dibantu Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang merupakan tenaga profesional pemeberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping pemerinta bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS, yang melibatkan bank/pos sebagai penyalur dan mitra kerja serta tempat pembukaan rekning atas nama satker untuk menumpang dana banatuan pemerinta yang akan disalurkan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sementara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada KUPR. Keterlibatan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumaha rakyat.