Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi Koreksi Soal Melepas Jilbab di TWK

Giri Suprapdiono mengatakan pertanyaan TWK itu keterlaluan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono membenarkan adanya pertanyaan ganjil dalam uji wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat perubahan status pegawai hingga pegawai negeri sipil (ASN). Giri merupakan salah satu karyawan yang belum lulus TWK.

Giri menuturkan, ada seorang pegawai perempuan yang ditanyai tentang kesediaannya melepas hijab. Ia melanjutkan, pegawai tersebut akan dicap egois jika tidak bersedia melepas jilbab untuk kepentingan negara.

“Ini keterlaluan menurut saya. Pegawai yang bercerai, mengapa Anda melajang sejak lama tidak pernikahan, dan pertanyaan yang bukan tentang wawasan kebangsaan. Jadi cinta kita untuk republik ini dipertanyakan lagi. Kami menyelamatkan republik ini dari korupsi, mengapa mempertanyakannya lagi? “Dia berkata.

TWK memang menjadi syarat bagi pegawai KPK untuk beralih dari pegawai independen ke ASN. Ujian tersebut akhirnya melenyapkan 75 pegawai KPK seperti Novel Baswedan, sejumlah ketua satgas, jajaran pimpinan pegawai KPK dan pegawai KPK lainnya yang berintegritas dan berprestasi.

Giri Suprapdiono membenarkan sejumlah nama yang beredar di media tidak lolos TWK. Giri, dalam pembahasan Polemik Trijaya KPK di Jakarta, Sabtu (8/5), mengaku termasuk salah satu dari 75 nama yang tidak lolos TWK.

“Sesuai dengan jumpa pers Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 75 orang tidak memenuhi syarat, memang ada beberapa nama yang sama dengan yang ada di media,” ujarnya.

Dari 75 nama tersebut, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat termasuk dia, kemudian Kepala Biro SDM, termasuk Deputi Bidang Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Termasuk Novel Baswedan kurang lebih seperti itu,” kata Giri.

Sebagian besar yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, kata dia, untuk pejabat eselon ada delapan orang, satu pejabat eselon I (Deputi Pengawasan KPK), tiga pejabat eselon II (Giri Suprapdiono selaku Direktur Pemasyarakatan dan Kampanye Anti Korupsi), Kepala Biro SDM dan Direktur. Pengembangan Jaringan Antarkomisi. Selanjutnya untuk eselon III yaitu Kepala Badan Perundang-undangan, Kepala Bagian SDM, dan beberapa nama lainnya.

“Sebenarnya yang menarik hampir semua satgas yang berasal dari KPK, tujuh satgas penyidikan dan dua satgas penyidikan juga merupakan bagian dari 75,” kata Giri Suprapdiono.

Selain itu, nama seluruh pengurus inti Pegawai KPK Pusat, lanjutnya, juga masuk dalam 75 nama yang tidak lolos TWK.




Source