Direktur Utama TMII: Kami Belum Pernah Menerima Anggaran dari APBN atau APBD

Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tanribali Lamo membantah adanya kerugian negara dalam pengelolaan TMII. Pasalnya, pihaknya tidak pernah menerima anggaran dari APBN maupun APBD.

“TMII belum pernah menerima APBN dan APBD tapi masih diperiksa oleh BPK karena Taman Mini bagian dari sekretariat negara,” kata Tanribali di Perpustakaan TMII, Jakarta, Minggu (11/4/2021).

Tanribali kemudian memaparkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait pengelolaan TMII. Dari hasil pemeriksaan BPK juga tidak ada kerugian negara dalam pengelolaan TMII.

“Kami sampaikan setiap tahun diperiksa oleh BPK dan pemeriksaannya akan dilakukan pada semester 1 dan semester 2,” ujarnya.

Tanribali mencontohkan hasil pemeriksaan BPK RI yang dimulai kepemimpinannya pada 2018. Dalam tenggat waktu tersebut, BPK juga menyatakan tidak ada kerugian bagi negara.

“Dari kesimpulan hasil pemeriksaan disebutkan bahwa berdasarkan pemantauan kerugian negara dari DPP Taman Mini hingga semester 1 2018 tidak ada kasus kerugian negara. Jika kita melihat pernyataan ini sebenarnya tidak ada yang tidak pernah disetor Taman Mini selama itu kewajiban Taman Mini, ”jelasnya. dia.

Lebih lanjut, Tanribali mengatakan, tidak mungkin Taman Mini tidak menyetorkan kewajibannya kepada negara. Pasalnya, pengelolaan keuangan selalu diawasi secara ketat oleh BPK Republik Indonesia.

“Karena kami diperiksa oleh BPK. Sehingga jika Taman Mini tidak melakukan penyetoran ini, bagi hasil dan lain sebagainya, jika ada pasti akan ditegur oleh BPK. Tapi kata BPK kita hari ini tidak ada kerugian negara. Karena ini berlaku 2018-2019. -2020, ”terangnya.

Baca juga: Yayasan Harapan Kita Terima Kasih Telah Dipercaya Negara Dalam Mengelola TMII Selama 44 Tahun Terakhir

Baca juga: Moeldoko Bantah Spekulasi Keluarga Jokowi Kelola TMII: Itu Pemikiran Primitif

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang pada dasarnya mengatur bahwa penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. sebagai tanda berakhirnya penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita.




Source