Dirjen Dukcapil Ingin Mengubah Stigma Pelayanan Adminduk Jauh dari Makelar dan Korupsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh berkomitmen untuk mentransformasi layanan administrasi dan data kependudukan (Adminduk) dari calo dan korupsi.

    Ia tak memungkiri bahwa pemrograman ulang Dukcapil menemui banyak tantangan, termasuk tantangan gangguan teknologi hingga pandemi Covid-19.

    “Di organisasi Dukcapil yang saya kelola sebagai Dirjen Dukcapil sejak 2015 ada perubahan yang sangat dalam, ada problem yang sangat besar, lalu ada gangguan teknologi. Ditambah lagi ada pandemi Covid 19, ada pemotongan anggaran. Kompleksitasnya kompleksitasnya. Luar biasa, ”kata Dirjen Zudan dalam keterangannya, Selasa (13/4/2021).

    Ia mengatakan, pemrograman ulang Dukcapil merupakan langkah strategis untuk membangun branding baru layanan Adminduk.

    Dukcapil menghadapi era disruptif atau perubahan mendasar untuk mengatasi kompleksitas masalah yang dihadapinya.

    Pemrograman ulang menurut Ahli Hukum Administrasi dan Sosiologi Hukum berarti menancapkan kembali semangat, cara kerja, dan tata kelola organisasi dengan cara-cara baru.

    Stigma dukcapil masa lalu terkait korupsi, calo, lambannya pelayanan, dan produk sejenis dianggap tidak terlalu penting untuk diubah.

    “Pemrograman ulang dan rebranding dilakukan agar Dukcapil menjadi institusi yang bahagia dan berbasis digital,” jelas Zudan.

    Berbagai transformasi yang dilakukan Dukcapil antara lain mengetahui peran dan tugas organisasi, pemetaan masalah, penentuan wilayah kerja yang perlu dikembangkan.

    Termasuk melihat kesiapan sumber daya dan cara mengelolanya; serta mengelola persepsi publik agar mendapatkan branding yang tepat.

    Baca juga: Perbaiki Pelayanan, Dukcapil Kemendagri Targetkan SIAK Online Tersedia di 50 Kabupaten dan Kota




    Source