DISNAKERTRANS SELAMATKAN HAK PEKERJA RATUSAN JUTA

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dengan kewenangan dan tupoksi yang dimiliki Disnakertrans Sumbawa khususnya dalam memberikan proteksi perlindungan terhadap para tenaga kerja didaerah ini, ternyata telah mampu memberikan kontribusi nyata untuk dapat menyelamatkan hak-hak bagi para pekerja melalui penanganan dan penyelesaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki melalui bidang hubungan industrial, sehingga dalam tahun 2017 ini telah berhasil menyelamatkan apa yang menjadi hak pekerja mencapai ratusan juta rupiah, demikian diungkapkan Kadisnakertrans Sumbawa melalui Kabid Hubungan Industrial A Arief Usman S.Sos dalam Keterangan Pers kepada Gaung NTB diruang kerjanya Selasa (02/01) kemarin.
Dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan bidang HI sepanjang tahun 2017 lalu terang Arief Usman, ada 45 kasus yang telah ditangani intensif sebagaimana dilaporkan oleh sekitar 85 orang pekerja, dimana sesuai dengan kewenangan dan tupoksi yang dimiliki dengan mengacu kepada regulasi aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengacu kepada UU No 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja maupun UU No 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan tenaga kerja, maka dengan memanggi da mempertemukan sejumlah pihak terkait baik itu perusahaan maupun pekerjanya, akhirnya diperoleh musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan dan menuntaskan apa yang menjadi hak dari pekerja itu sendiri.
Adapun masalah perselisihan ketenaga kerjaan yang berhasil diselesaikan melalui pertemuan tripartit tersebut rata-rata karena ada persoalan internal menimpa pekerja yang dilakukan PHK secara sepihak, ada pekerja yang diduga melanggar dan terlibat dalam kasus keuangan dan lainnya, tetapi dengan pendekatan persuasif dan pertemuan musyawarah dan mufakat yang dilakukan semua persoalan tersebut dapat dituntaskan dengan baik, sehingga sepanjang tahun 2017 lalu jumlah hak pekerja yang telah berhasil diselamatkan dan diterima langsung oleh pekerja yang bersangkutan mencapai sekitar Rp 221.820.631, sedangkan ada satu kasus perselisihan lainnya yang tidak dapat diselesaikan telah direkomendasikan kepada para pihak yang bersengketa untuk menempuhnya melalui jalur Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Mataram, tukas Arief Usman.