Distribusi Bansos Sembako, Desa Sulit Akses di Batulanteh Dinsos Upayakan Subsidi Biaya Transportasi

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa mengungkapkan hasil monitoring pada sejumlah bansos Kementerian Sosial untuk membantu masyarakat ditengah pandemi Covid 19 seperti perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), perluasan program sembako, bansos tunai pencairan lewat Kantor Pos disejumlah desa sulit akses Kecamatan Batulanteh diantaranya Desa Tepal, Desa Tankan Pulit, Desa Batu Rotok dan Bao Desa mengalami pemotongan biaya transportasi.

“Ternyata karena jalannya rusak, dan topologi wilayah sulit akses membuat masyarakat terkena pemotongan biaya transportasi Rp 20-30 ribu untuk 1 kilo beratnya saat musim kemarau dengan transportasi truk dan bisa lebih tinggi lagi biayanya saat musim hujan dengan transportasi hartop,” Demikian disampaikan kepala Dinas Sosial melalui Kabid Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) Mirajuddin kepada Gaung NTB rabu (23/9).

Disebutkan, program sembako dengan nilai Rp 200 ribu hanya didapatkan bantuannya sebesar Rp 170 ribu oleh masyarakat disana.

Menurutnya, beras dan aneka sembako lainnya didatangkan dari Sumbawa mengingat tidak ada pedagang seperti didesa lainnya yang menjadi mitra pemerintah desa dalam penyaluran sehingga barang didatangkan dari Sumbawa tentu tidak bisa dinikmati sesuai nilainya karena biaya transportasi tersebut.

Menanggapi permasalahan itu, Mirajuddin mencoba memberikan solusi usulan subsidi transportasi dari APBD agar masyarakat di desa sulit akses bisa nikmati bansos secara adil.

“Kami berusaha mengusulkan subsidi transportasi pada beberapa desa sulit akses semoga bisa disetujui oleh Pemda karena dari titik distribusi ke titik bagi bisa ditanggung oleh pemda, mengingat uang yang beredar di daerah dengan adanya bansos ini cukup besar mencapai 84 milyar setiap tahunnya,” ujarnya.  

Usulan ini tentu mengambil contoh dari kebijakan sebelumnya yaitu program Kesra Bulog waktu itu juga memiliki post biaya transportasi dalam penyaluran bansosnya, dimana dari gudang Bulog ke titik distribusi biayanya ditanggung Bulog, selanjutnya dari titik distribusi ke titik bagi ditanggung pemda, kenapa tidak dianggarkan lagi biaya itu untuk penyaluran bansos sembako saat pandemi ini.

“Saya sangat miris dan kasihan sampai menitihkan airmata saat mendengar keluhan dari masyarakat disana, karena mereka serba terbatas bahkan membeli kebutuhan pokok dalam satu tahun hanya satu kali ke Sumbawa, dan saya menginap agar ikut merasakan kebersamaan dengan masyarakatnya,” katanya.   

Lebih jauh dijelaskan, Kabupaten Sumbawa termasuk daerah khusus karena sulit akses geografis dan sulit sinyal (blank spot) bersama dengan Kabupaten Bima di NTB yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sehingga apabila ada permasalahan dalam penyaluran bansos maka pemerintah akan mencoba mencarikan solusi.

“Kami akan kordinasi dengan bank untuk tindak lanjut permintaan masyarakat daerah sulit akses yang meminta agar penyaluran atau pencairan bansos dilakukan 3 bulan sekali agar memperkecil porsi biaya transportasi, segera akan ditindaklanjuti semoga bisa sesuai aturannya,” harap Mirajuddin.

Sementara, untuk bansos tunai pencairan lewat kantor Pos tidak ada keluhan karena pihak Pos langsung turun ke lapangan membagikannya ke masyarakat. (Gks)

Tags: bansosBatulanteh