Ditjen Pajak Ubah NIK Jadi NPWP

    Aplikasi ini tidak otomatis menyebabkan pemilik NIK dikenakan pajak.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menjadikan Nomor Pokok Kependudukan (NIK) di KTP menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai wajib pajak orang pribadi. Implementasi ini akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan database kependudukan.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, penerapan NIK pada NPWP diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disepakati pemerintah dan DPR dalam rapat paripurna Kamis lalu (7/ 10). Sebelumnya setiap wajib pajak orang pribadi harus mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP dan kini tidak perlu repot mendaftar karena NIK berfungsi sebagai NPWP.

    “Penerapan ini tidak serta merta menyebabkan pemilik NIK dikenakan pajak. Perpajakan bagi pemilik NIK harus memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai subjek pajak, yaitu memperoleh penghasilan setahun di atas batas penghasilan tidak kena pajak,” kata Neilmaldrin dalam keterangan resminya, Jumat (8/8). 10).

    Menurutnya, penerapan NIK pada NPWP akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan. Implementasinya juga akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan database kependudukan.

    “Selain itu, ini akan memberikan kemudahan dan kemudahan administrasi dan kepentingan nasional,” katanya.

    Reformasi administrasi perpajakan sendiri digulirkan pada akhir tahun 2016. Pemerintah membentuk tim reformasi perpajakan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK 03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan.

    “Salah satu tujuan tim ini adalah untuk mendukung dan menyiapkan sistem informasi dan database serta pertukaran data dan informasi,” kata Neilmaldrin.



    https://www.republika.co.id/berita/r0nxye457/ditjen-pajak-jadikan-nik-jadi-npwp