DPD RI Gelar Sidang Paripurna Bahas Otonomi Khusus Papua ke XX Papua Pon

TRIBUNNEWS.COM – DPD RI selenggarakan Sidang Paripurna ke-10 dengan agenda Penyelesaian Laporan Pelaksanaan, Pengesahan Ketetapan DPD RI, Sambutan Akhir Sidang Periode IV Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (9/4 / 21).

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta Senator dari seluruh Indonesia untuk mendukung penuh pandangan DPD RI tentang Otonomi Khusus Papua hingga penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) Papua ke XVI.

Selain itu, DPD RI meminta kepada semua pihak untuk dapat mendukung pengesahan RUU Wilayah Kepulauan karena RUU ini dapat memaksimalkan pengelolaan potensi dan menjadi solusi permasalahan pembangunan di daerah yang bercirikan kepulauan, ”buka Nono Sampono didampingi. oleh Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. dan Sultan B Najamudin.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga pada rapat paripurna ini meminta Pengesahan Pandangan DPD RI terhadap RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaannya. tugas penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pembahasan RUU Daerah Kepulauan dan Penataan Daerah (Usulan Daerah Otonomi Baru).

“DPD RI menilai revisi UU Otsus tidak hanya sebatas perluasan efektivitas Dana Otonomi Khusus, tetapi juga digunakan sebagai momentum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Papua melalui kebijakan yang tepat yang akan tertuang di dalamnya. revisi ini nanti, kata Fernando.

“Pansus mencatat empat masalah mendasar yang masih dihadapi Papua hingga saat ini, yaitu perbedaan pemahaman dan pandangan tentang sejarah Papua, masalah hak asasi manusia (HAM), pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud, dan marginalisasi masyarakat adat Papua, ” dia melanjutkan.

Bersamaan dengan itu, Komite II DPD RI melaporkan hasil Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K) dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“DPD RI mendorong revisi UU SP3K, dan mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi turunan berupa peraturan menteri untuk memperkuat penyelenggaraan sistem penyuluhan, khususnya perikanan dan kehutanan,” kata Wakil Ketua Komite II Hasan Basri.

Sementara itu, Komite III DPD RI melakukan pengawasan dalam rangka inventarisasi bahan penyusunan pengawasan pelaksanaan UU Wabah Menular. Komite III DPD RI juga mengemban agar keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular perlu segera dievaluasi dan dimutakhirkan serta pendapat dan pendapat DPD RI tentang RUU Praktek Psikologi.

“Landasan hukum yang dijadikan acuan Undang-Undang Penyakit Menular sudah tidak relevan lagi dan telah diganti dengan berbagai undang-undang baru. Pasal-pasal yang mengatur tentang wabah penyakit menular dalam Undang-Undang Penyakit Menular sangat terbatas,” kata Senator Aceh Fadhil Rahmi.

Sementara itu, Komite IV DPD RI melaporkan pelaksanaan tugas Komite IV tentang Hasil Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Hasil Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

“Komite IV akan melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dan program prioritas nasional di daerah, antara lain inventarisasi bahan prioritas daerah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah / Daerah 2022, dan inventarisasi bahan dalam rangka penyusunan RUU Daerah. Pinjaman, ”pungkas Sukiryanto.




Source