DPM-PTSP Siap Bantu Investor Urus Perizinan

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pemda Sumbawa akan terus berupaya dan berusaha untuk terus menggairahkan investasi diberbagai sektor pembangunan, karena itu sesuai dengan tupoksi dan wewenang yang dimiliki maka pihaknya siap membantu pengusaha (investor) dalam membantu memperlancar soal perizinan yang dibutuhkan, kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbawa yang baru Tarunawan S.Sos SP mengawali perbincangannya dengan Gaung NTB diruang kerjanya Senin siang (11/02) kemarin.
Tarunawan akrab pejabat senior Pemda Sumbawa ini disapa menyatakan, dengan pengalaman kerja yang dimiliki dan sejumlah jabatan yang pernah dipegangnya selama kurun waktu delapan tahun terakhir ini sudah ada 7 jabatan mulai dari Camat Utan, Kabag Umum, Kadis Pertanian hingga sekarang dini dipercayakan memegang jabatan sebagai Kepala DPM-PTSP Sumbawa, berarti dalam satu jabatan itu minimal paling lama rata-rata dipegangnya selama 1 tahun dan satu setengah bulan, dan itu merupakan suatu keberuntungan bagi dirinya, dengan mendapat pengalaman dan teman yang banyak, oleh karena itu ini menarik tempatg tugasnya yang baru ini, yang tentu intinya bagaimana meningkatkan sistem pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Dengan berbagai pengalaman yang dimilikinya selama ini kata Tarunawan, merupakan modal besar untuk dapat dan mampu berkiprah ditempat tugas yang baru ini, dan OPD ini merupakan pintu gerbang dalam rangka menggaet sebanyak-banyak modal dan sebanyak-banyak investor yang mau menanamkan investasi untuk membangun Sumbawa yang lebih baik kedepan menuju Sumbawa Hebat dan Bermartabat sebagaimana menjadi visi misi dari Pemda Sumbawa, oleh sebab itu ada dua indikator keberhasilan tahun 2019 yakni pertama pertumbuhan investasi yang terus digerakkan sebagai kelanjutan dan upaya kita bersama dalam peningkatan upaya investasi dari tahun 2018 lalu dan kedua tentu berupaya terus meningkatkan pelayanan publik bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan untuk mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya-biaya dari birokrasi pelayanan yang diberikan.
Menurut Tarunawan, memiliki tupoksi dan tanggung jawab dari DPM-PTSP ini adalah bertanggung jawab dari segi administratif perizinan, dan kemudian dari segi teknis tentu ada sejumlah Dinas Instansi (OPD) yang sangat paham tentang itu termasuk soal pengawasan, sehingga tidak bisa berdiri sendiri harus ada sinergitas dan koordinasi yang intensif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Publik) artinya DPM-PTSP ini harus ditunjang dengan peningkatan kinerja dari Instansi lain, maka dalam hal proses perizinan itu tentu hafrus mendapatkan rekomendasi dari Instansi teknis, seperti Dinas PUPR terkait dengan lokasi (RTRW), Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan Amdal (UPL/UKL), termasuk Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan pengawalan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda yang ada, dan jika sudah lengkap rekomendasi dari instansi teknis tersebut barulah yang namanya perizinan yang dibutuhkan itu diterbitkan sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tukasnya.
Misalnya untuk membangun RMU tentu harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi teknis terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian terkait dengan lokasi RMU apakah masih cocok dan layak diwilayah yang dengan kawasan lahan Pertanian, tentu sebelum rekomendasi dikeluarkan maka terlebuh dahulu diturunkan sebuah tim verifikasi untuk mengecek lokasinya, dan kalau suda beres dan tak ada masalah maka izinnyapun dikeluarkan, ujar Tarunawan seraya menyatakan rekomendasi teknis dari Instansi terkait itu dinilai sangat penting sebelum yang namanya izin diterbitkan oleh DPM-PTSP, dan ada izin yang tidak perlu dilakukan verifikasi seperti SIUP dan TDP itu akan langsung diterbitkan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
“Jadi sangat susah dengan sistem yang ada sekarang ini untuk bermain-main, karena melibatkan banyak pihak dalam hal pemberian rekomendasi teknis sebelum izin diterbitkan, dan yang jelas jika persyaratan yang ditentukan sudah lengkap pihaknya telah menekankan kepada jajarannya untuk segera mempercepat perizinan yang dibutuhkan, sehingga pengusaha/investor dapat segera melakukan kegiatan actionnya dilapangan, dimana pihaknya telah menyatakan komitmen untuk membantu investor soal kelancaran pengurusan izin yang dibutuhkan, artinya kalau dulu dirinya lebih banyak mengurus petani sekarang ini dengan tugas baru yang diemban diibaratkan mengurus orang berdasi,” pungkas Tarunawan.