DPMPTSP OPTIMIS CAPAI TARGET PENDAPATAN DAERAH 2017

    Sumbawa Besar, Gaung NTB
    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dulu dikenal sebagai Kantor UPT Pelayanan Izin Terpadu, sesuai dengan nomenklatur, visi dan misi yang diemban, maka dalam tahun anggaran 2017 ini Pemda Sumbawa memberikan beban dan tanggung jawab bagaimana merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah potensi pendapatan yang dimiliki, dengan target pendapatan sekitar Rp 1,4 Miliar optimis akan mampu direalisasikan dan dicapai sampai dengan akhir tahun sebagaimana yang diharapkan, ungkap Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumbawa H Sahril S.Pd dalam keterangan Pers kepada Gaung NTB diruang kerjanya kemarin.
    Rasa optimisme ini tentulah beralasan kata Haji Sahril akrab ia disapa, dengan memperhatikan potensi pendapatan dari pelayanan pemberian dan penerbitan sejumlah perizinan usaha yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian regulasi tersebut diimplementasikan melalui dukungan Peraturan Daerah (Perda), yakni ada lima potensi pendapatan daerah yang dijadikan target dan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menunjang pendapatan kas daerah meliputi Lima jenis izin yang dijadikan retribusi yakni izin gangguan (HO), Izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha perikanan (IUP), izin trayek dan izin mempekerjakan tenaga orang asing, dimana realisasi target pendapatan hingga Nopember 2017 ini telah mampu tercapai diatas 90% atau sekitar Rp 1,2 Miliar lebih, dan dengan sisa waktu tahun anggaran yang ada akan terus digenjot pendapatannya hingga 100%, paparnya.
    Menyinggung soal target pendapatan tahun 2018 yang dibebankan Pemda Sumbawa kepada DPMPTSP yakni sekitar Rp 1,8 Miliar, Haji Sahril menyatakan optimisme kedepan target dimaksud akan mampu dicapai, dengan melaksanakan dan meningkatakan sejumlah program dan potensi yang sudah ada sebelumnya, disamping itu juga akan dilaksanakan program baru dengan menghadirkan pelayanan bagi rumah tangga yang beresiko, dengan memberikan pelayanan dengan semudah-mudahnya, sesingkat-singkatnya dan semurah mungkin untuk IMB terutama bagi bangunan rumah yang berada dijalan utama, sehingga ada kepastian hukum (Legalitas), sehingga ketika ada program pelebaran jalan tentu bagi warga yang terkena dampak pembangunan akan punya legalitas dan akan dapat juga digunakan untuk mendapatkan akses permodalan, dengan sistem pelayanan Online secara bertahap dilakukan.
    “Karena itu kepada segenap lapisan warga masyarakat didaerah ini sangat diharapkan kesadarannya untuk mengurus legalitas hukum perizinan atas usaha yang dimiliki, dimana DPMPTSP Sumbawa akan selalu memberikan dan meningkatkan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang membutuhkan,” tukas Haji Sahril.
    Sementara itu Iswandi Yudi Wardani SH Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP Sumbawa kepada Gaung NTB menambahkan kalau tahun 2018 mendatang, DPMPTSP akan melaksanakan program sistem pelayanan perizinan Online dan bulan pelayanan IMB selama 4 hari maupun program izin paket lengkap disatukan dalam satu permohonan dengan biaya yang murah berdasarkan Perda No 3 tahun 2012 ada lima jenis retribusi yang ditetapkan itu meliputi izin gangguan (HO), Izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha perikanan (IUP), izin trayek dan izin mempekerjakan tenaga orang asing, dan ini merupakan potensi pendapatan daerah yang dinilai memberikan kontribusi besar bagi pemasukan, khususnya potensi IMB kontribusinya yang cukup besar, dengan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) secara rutin dan berkesinambungan akan terus dilakukan bersama tim Opsgab, didalamnya ada DPMPSTP, Bidang Tata Ruang Dinas PUPR maupun Dinas Satuan Pol-PP dan leading sektor terkait lainnya.