DPP Demokrat Kirim Pesan Terbuka ke Moeldoko Cs

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Advokasi DPP Partai Demokrat untuk dan atas nama DPP Partai Demokrat melakukan panggilan terbuka ke kubu Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

    Adapun pihak yang dimonitor adalah Ketua KSP Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, Muhammad Rahmad, dan seluruh peserta KLB Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

    Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan ada 4 poin yang disampaikan Partai Demokrat dalam panggilan terbuka yang dikirim Senin (19/4/2021).

    Baca juga: Partai Demokrat kepada Somasi Moeldoko Cs Soal Atribut Partai yang Digunakan

    Berikut 4 poin pemanggilan terbuka Partai Demokrat.

    1. Bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 yang sah adalah H. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagaimana tertuang dalam Badan Hukum Partai Demokrat, AD / ART Partai Demokrat, dan Susunan Pengurus Partai Demokrat. Melalui Keputusan MENKUMHAM RI No: M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat, 18 Mei 2020, juncto SK MENKUMHAM RI Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Demokrat Tahun 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021.

    2. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, telah terjadi pertemuan yang diklaim sebagai “Wabah” Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, pelaku bom menggunakan atribut seperti jaket, back drop, bendera, pawai Partai Demokrat, dan lain-lain. Atas dasar hal tersebut di atas, Tersomir kemudian mengajukan permohonan ratifikasi kepada RI MENKUMHAM. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 MENKUMHAM RI mengumumkan kepada Tersomir dan masyarakat luas dengan menolak permohonan ratifikasi yang diajukan oleh Tersomir;

    Baca juga: Demokrat: Partai ini bukanlah Keluarga atau Partai Swasta

    Baca juga: Pendiri Partai Demokrat Menolak Langkah SBY Mendaftarkan Logo Partai ke Kementerian Hukum dan HAM

    3. Meskipun permohonan ratifikasi yang diajukan oleh Homedicines telah ditolak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun para Bomir tetap berbicara, membuat pernyataan, menunjukkan sikap dan / atau melakukan tindakan atas nama dan seolah-olah mereka adalah mencitrakan diri sebagai Partai Demokrat yang sah di depan media, masyarakat luas dengan mengaku sebagai DPP Partai Demokrat dengan menggunakan atribut Partai Demokrat. Perbuatan Tersomir tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan Undang-undang, Anggaran Dasar Partai Demokrat, dan bertentangan dengan SK MENKUMHAM RI butir 1;

    4. Kami menghimbau para pelaku Bom untuk segera menghentikan segala bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, karena somasi ini telah diajukan. Namun, jika Tersomir masih menggunakan atribut, berbicara, membuat pernyataan, menunjukkan sikap dan / atau mengambil tindakan atas nama dan tampak menggambarkan diri mereka sebagai Partai Demokrat yang sah, maka kami akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan segala upaya hukum.

    “Kami juga melampirkan foto iklan Ketertiban Umum untuk melengkapi informasi ini,” pungkas Herzaky.




    Source