DPR Dorong Kemandirian Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dukung Ketahanan Kesehatan Nasional

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendorong pemerintah memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 dalam mencapai kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan. Menurut dia, Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor jika mampu memproduksi obat dan alat kesehatan sendiri.

    “Momentum pandemi ini merupakan cerminan bersama betapa pentingnya kita mandiri di bidang kesehatan. Masyarakat Indonesia harus bisa introspeksi,” kata Rahmad dalam keterangan persnya kepada DPR belum lama ini. Ia mengingatkan, pengalaman pahit saat Indonesia mengalami lonjakan kasus Covid-19 beberapa bulan lalu. Stok obat dan oksigen sulit didapat. diperoleh, sehingga bantuan untuk pasien Covid-19 tidak maksimal.

    “Pada puncak seperti kemarin, ketika negara lain tidak menjual produk obatnya ke luar negeri, kamilah yang kesulitan. Karena itu adalah hak negara lain ketika mereka juga membutuhkan obat-obatan dan alat kesehatan. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita bersama,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.

    Selama puluhan tahun, Indonesia disebut-sebut berpuas diri karena mengandalkan obat-obatan dan alat kesehatan impor. Padahal, kata Rahmad, Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan obat. “Jangan sampai kita hanya mengimpor, atau mengekspor bahan obat lalu memproduksinya di luar negeri, kemudian dibeli lagi oleh Indonesia. Karena 90 persen obat dan bahan obat serta alat kesehatan (alkes) masih kita impor,” ujarnya.

    “Ini sangat buruk karena membahayakan ketahanan kesehatan nasional kita. Oleh karena itu, kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan diperlukan untuk mendukung ketahanan kesehatan nasional,” lanjut Rahmad. Ditambahkannya, Presiden Joko Widodo sebenarnya melihat ketergantungan Indonesia di sektor farmasi dan alat kesehatan dari impor sebagai masalah serius jauh sebelum Covid- 19 pandemi melanda.

    Rahmad mengatakan Presiden Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Inpres tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

    Dia juga mendorong Kementerian Kesehatan bersama-sama pemangku kepentingan untuk segera menindaklanjuti instruksi presiden. Pasalnya, sejak dikeluarkannya Inpres tersebut, belum ada kemajuan berarti terkait realisasi kemerdekaan Indonesia di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. “Kita tidak bisa saling menyalahkan karena ini sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi political will kita untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan harus diintensifkan,” kata Rahmad.

    Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah V itu juga mendorong pemerintah membuka akses bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia di bidang kesehatan. Rahmad menilai, terciptanya industri kesehatan akan membuat Indonesia mengurangi impor obat dan alat kesehatan.

    “Melalui insentif, fiskal, fasilitas perizinan, fasilitas perpajakan, sehingga para pengusaha asing mau menanamkan modalnya di dalam negeri untuk menanamkan modalnya di bidang obat dan alat kesehatan. Saya kira jika kita mempermudah investor asing di Indonesia, akan menambah kemajuan teknologi di bidang kesehatan, seperti varian obat. Dan ini merupakan hal yang sangat baik untuk ketahanan kesehatan bangsa kita,” pungkas Rahmad.



    https://www.tribunnews.com/dpr-ri/2021/10/06/dpr-dorong-kemandirian-farmasi-dan-alkes-untuk-dukung-ketahanan-kesehatan-nasional