DPR Minta Ketegasan Kepolisian dalam Pemberantasan Penambangan Batubara Ilegal di Berau

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto meminta Kepolisian RI tegas memberantas penambangan batu bara ilegal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

    “Penambangan liar (illegal mining) adalah yurisdiksi. Seharusnya Polri bertindak tegas,” kata Bambang Patjul, panggilan politisi PDI Perjuangan itu, Kamis (6/5/2021).

    Patjul juga mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat segera menutup penambangan liar yang merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat.

    Pelayanan ESDM juga harus tegas, tanya Ketua DPD PDIP Jateng.

    Jika Dinas ESDM tidak tegas, kata Patjul, maka ketegasan polisi dalam memberantas penambangan batu bara ilegal menjadi jawaban yang tepat.

    Baca juga: Erick Ingin Mendongkrak Nilai Ekonomi Industri Pertambangan dan Energi melalui Industri Holding Baterai

    Padahal, lanjut Patjul, Komisi VII DPR RI saat ini sedang mengusulkan Kementerian ESDM membentuk direktorat hukum agar ke depan bisa lebih tegas.

    “Kami sedang mengusulkan kepada ESDM untuk membentuk direktorat hukum,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR I Made Urip juga menuding Mabes Polri ikut campur dalam pemberantasan penambangan batu bara ilegal yang marak dan semakin meresahkan di Berau, Kalimantan Timur.

    “Kalau ilegal, Polri harus bertindak, karena legal friendly,” kata I Made Urip, Sabtu (1/5/2021).

    Penambangan liar, kata Made Urip, akan merusak lingkungan dan ekosistem, sehingga tidak boleh dibiarkan.




    Source