DPR RI – Republika.co.id

    Legislator: Sanksi Tidak Taat Melapor LHKPN, Sumir

    Jika aturannya tidak jelas, maka jangan paksa kami untuk memberikan sanksi.

    Kamis, 09 Sep 2021, 12:36 WIB

    Foto: Republika/Putra M. Akbar

    Habiburokhman


    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi dorongan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak mematuhi pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Habiburokhman menilai aturan mengenai sanksi tersebut dinilai masih kabur.

    “Soal sanksi, aturannya kabur ya. Jadi kalau aturannya singkat, jangan dipaksakan untuk menjatuhkan sanksi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/9).

    Ia mempertanyakan dasar hukum pemberian sanksi bagi penyelenggara negara. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, sanksi harus berdasarkan aturan.

    “Tapi kalau kita minta, tentu kita mendesak. Setahu saya LHKPN itu yang paling penting setiap lima tahun, karena selama lima tahun penugasannya ada. Namun, saya sendiri yang melaporkannya,” dia berkata.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR telah menginstruksikan kepada ketua fraksi di DPR agar disampaikan kepada anggotanya agar segera melaporkan LHKPN. Namun, menurut dia, perlu waktu untuk disosialisasikan di masing-masing fraksi.

    Mengenai perlunya sanksi, dia menolak berkomentar. “Saya tidak bisa mengatakan itu, ya, itu keputusan bukan keputusan saya sendiri,” katanya.



    https://www.republika.co.id/berita/qz5jkr396/legislator-sanksi-tak-patuh-melaporkan-lhkpn-sumir