DPRD Kota Madiun Soroti Peningkatan SILPA dan Kemiskinan

    REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN – DPRD Kota Madiun, Jawa Timur menyoroti peningkatan Sisa Anggaran Pembiayaan (SILPA) dan tingkat kemiskinan di daerah dalam rapat paripurna DPRD dengan Pemerintah Kota Madiun terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020. Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan SILPA yang berjalan pada tahun 2020 mencapai Rp 268,9 miliar.

    Angka itu naik dari 2019 yang mencapai Rp 223,6 miliar dari dana yang tersedia. “Kenaikan itu karena dampak pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak“ acara ”atau agenda di Kota Madiun yang harus dibatalkan sehingga anggaran tidak terserap maksimal,” kata Walikota Maidi dalam rapat paripurna bersama. agenda menyampaikan jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi. DPRD Kota Madiun di Gedung DPRD setempat, Senin (19/4).

    Selain SILPA, angka kemiskinan Kota Madiun selama tahun anggaran 2020 juga tercatat mengalami peningkatan. Menurut data, angka kemiskinan di Kota Madiun pada tahun 2020 mencapai 4,98 persen, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 4,35 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2020 sebesar 8,32 persen, meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 3,96 persen.

    Wali Kota Maidi mengatakan, peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran juga dipengaruhi oleh faktor pandemi COVID-19 yang mengganggu sejumlah sektor kehidupan masyarakat. “Angka kemiskinan kita memang meningkat, tapi angka kita masih lebih baik dari kota / kabupaten lain di Jatim,” ujarnya.

    Maidi mengatakan pandemi COVID-19 telah mengakibatkan pemerintah terpaksa “memfokuskan kembali” anggaran. Sehingga banyak program dan kegiatan yang tidak berjalan. Selain itu, peningkatan tingkat kemiskinan dan TPT tidak hanya terjadi di Kota Madiun, tetapi juga terjadi secara nasional.

    Oleh karena itu, Pemerintah Kota Madiun berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka kemiskinan dan TPT dengan membuka dan memperkuat masif keran ekonomi berbasis lokal. Salah satunya dengan mengoptimalkan warung UMKM yang ada di masing-masing desa. Dengan begitu, lapangan usaha tersedia dan kemiskinan tertangani.

    Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya mengatakan, pandemi memang menyulitkan OPD menyerap anggaran. Hal ini sudah pernah dibahas DPRD dan Pemkot.

    Meski menyoroti peningkatan SILPA, tingkat kemiskinan, dan pengangguran, secara umum dewan masih bisa mentolerir Akuntabilitas Pelaksanaan APBD Kota Madiun 2020.

    “Kami melihat angka kemiskinan dan pengangguran memang meningkat. Salah satu caranya adalah dengan memberikan saran agar beberapa aktivitas fisik di Kota Madiun dapat dikelola. Karena jelas program ini ditujukan langsung kepada masyarakat, ” dia berkata.

    Rapat paripurna rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tahun anggaran 2020 masih satu tahap lagi. Yakni, agenda pengambilan keputusan yang didahului dengan ungkapan pendapat fraksi-fraksi DPRD. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk disahkan.


    Source