DPRD KSB Minta Pemda Optimalisasi Keberadaan Aset Daerah 

Sumbawa Barat, Gaung NTB
Pemda Sumbawa Barat diminta untuk mengoptimalkan keberadaan aset daerah, karena kesannya selama ini banyak yang mangkrak. “Kalau aset daerah dimaksud tak bisa di gunakan, lebih baik di musnahkan saja dari pada dibiarkan namun tidak di optimalkan,” kata Anggota Komisi II DPRD KSB, Ahmad SAg.

Dari pantauannya, ada banyak aset daerah namun tidak dimanfaatkan, sementara aset tersebut di adakan agar bisa dimanfaatkankan. Namun kenyataannya, tampak sejumlah aset daerah yang telah di bangun dengan anggaran besar, namun tidak dimanfaatkan.
Bahkan, pihak Pemda melalui OPD sebelumnya pernah di panggil untuk mengatasi persoalan tersebut akan tetapi sampai saat ini belum ada progres.

Karena itu, Ia berharap pemda tak hanya sekedar bicara, tetapi aplikasikan sebagaimana yang diharapkan. “Kalau memang Aset tersebut tidak bisa di manfaatkan lagi, sebaiknya musnahkan agar tidak mangkrak,” ujarnya.
Sebelumnya, melalui Rapat Paripurna Ke 10 DPRD KSB, Masa Sidang II Tahun Dinas 2019 lalu, Fraksi K3 dan Fraksi PAN mempertanyakan upaya konstruktif Pemda dalam memperbaiki pengelolaan dan pencatatan aset daerah pada tahun 2018, dan sejauh mana Pemda memanfaatkan dan memaksimalkan keberadaan aset daerah seperti Rumah Potong Hewan (RPH), Pasar Hewan, Pabrik Pupuk Organik, Pabrik Pengolahan Rumput Laut, Balai Benih Induk Padi, Balai Benih Induk Ikan, Balai Benih Induk Holtikultura, Pasar dan lainnya.
Dari apa yang disampaikan tersebut di tanggapi oleh Bupati Sumbawa Barat, Dr, Ir H W Musyafirin MM, melalui Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Atas Rancangan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018.

Menurutnya, upaya yang telah dilakukan pemda, yakni inventarisasi dan rekonsiliasi aset daerah secara berkala dengan seluruh OPD, memperbaharui profil bara g milik daerah oleh masing-masing OPD, melakukan pengamanan aset dengan pemasangan papan nama milik Pemda dan tapal batas tanah, serta sertifikasi tanah pemda, melaksanakan apel kendaraan secara berkala, mengoptimalkan aset daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui OPD terkait.
Terkait Fraksi PAN yang menyoroti aset daerah yang tidak di manfaatkan atau mangkrak, itu akan menjadi beban daerah karena akan timbul biaya pemeliharaan dan pengamanan yang di ambil dari dana APBD.
Terhadap keadaan ini, pemda akan segera mengambil tindakan serius sebagaimana saran dari Fraksi PAN, mengingat hal ini menjadi temuan pemeriksaan oleh BPK.

Adapun tindakannya, kata Bupati terhadap beberapa aset daerah yang tidak digunakan diantaranya Pabrik Es Poto Tano, memerintahkan Dinas Kelautan Perikanan untuk melaksanakan inventarisasi/pengecekan terhadap aset tersebut. Selanjutnya melaporkan kondisi aset, apabila rusak berat, maka aset tersebut dapat diusulkan untuk penghapusan.
Kemudian Pasar Lama Jereweh, dalam posisi Idle (tidak dipergunakan), Sekda selaku pengelola barang mengusulkan kepada Bupati Sumbawa Barat, untuk alih fungsi penggunaan tanah tersebut dan terhadap aset yang sudah di robohkan di laksanakan penghapusan. “Untuk Ruang Perinatal eks RSUD, pada Puskesmas Taliwang beralihfungsi menjadi Mess Pegawai. Untuk itu segera di terbitkan SK Bupati Sumbawa Barat, tentang alih fungsi Bangunan Perinatal Puskesmas menjadi Mess Pegawai Puskesmas Taliwang,” kata Bupati.