DPRD Sumbawa Sampaikan Aspirasi Pedagang Seketeng ke Pemprov

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Anggota DPRD Sumbawa melalui lintas komisi, menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan pedagang Pasar Sekteng belum lama ini ke Pemerintah Provinsi NTB, Kamis (07/02).
Rombongan DPRD Sumbawa yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbawa Muhammad Yamin, SE, MSi, diterima oleh Kabag Proda Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB Muhammad Abduh,  bersama Kabag BUMD Dewi Rita Wati, Kasubag Ekonomi Erick Widodo ST,  Dinas Sosial NTB Lalu Kutubihi,  Dinas  Perdagangan Lalu Suparno,  Dinas Koperasi dan UKM NTB H Adam, juga dari BPBD NTB    Iskandar dan Kasubag BUMD Armas. Pertemuan berlangsung di Aula Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB.
Dalam kesempatan itu Pimpinan DPRD Sumbawa, menyampaikan aspirasi para Pedagang Pasar Seketeng yang menjadi korban kebakaran pada tanggal 23 Januari lalu.
Dipaparkan kondisi para korban, bahwa kebakaran tersebut telah melalap habis pasar, semua lokasi yang terbakar tidak ada barang yang dapat diselamatkan. Hal itu meninggalkan persoalan yang perlu diberikan solusi diantaranya adalah tanggungan kredit Bank yang diharapkan dapat diberikan keringanan dalam pembayaran, kemudian pedagang saat ini membutuhkan modal.
Disampaikan Yamin—sapaan akrab Wakil Ketua DPRD Sumbawa, bahwa sekarang ini para pedagang tersebut membutuhkan uluran tangan semua pihak yang terkait dengan masing masing kewenangannya guna membantu para pedagang.
“Kami di DPRD telah memfasilitasi pertemuan dengan pedagang Pasar Seketeng dengan Pemda Sumbawa, namun masih buntu pada persoalan pinjaman ini,” ujar Yamin.
Terkait dengan permasalahan tersebut, Muh Abduh yang memimpin pertemuan menyampaikan apresiasi pada DPRD Sumbawa yang senantiasa cepat merespon permasalahan yang terjadi di daerah. “Kami salut kepada DPRD Sumbawa, karena beberapa persoalan strategis selalu cepat di musyawarahakn,” kata Abduh.
Untuk dimaklumi  kata Abduh, Pemerintah Provinsi telah bergerak menyikapi adanya bencana sosial kebakaran ini. Pada hari Jumat lalu menurutnya, Dinas Perdagangan  Provinsi NTB telah turun ke lapangan melakukan kordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten  Sumbawa dan Bapenda yang membidangi Pasar.
“Kami telah meminta data pedagang semuanya dan yang terkena dampak, dalam waktu dekat dijanjikan akan diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perdagangan Provinsi NTB,” ujarnya.
Sementara itu anggota DPRD Sumbawa, Adizul Syahabuddin SP, menyampaikan bahwa Pasar Seketeng tahun ini memang telah direncanakan untuk dibangun. Namun karena adanya kejadian luar biasa dan tidak normal maka penanganannya juga musti dilakukan secara ekstra.
Disampaikan juga bahwa Pemda telah bergerak mempersiapkan lapak sebagai tempat berdagang sementara para pedagang. Namun  yang diminta adalah apa yang dapat diberikan Pemerintah Provinsi berdasarkan kewenangannya.
Ditambakan Hamzah Abdullah, bahwa kondisi pedagang saat ini sangat miris dan memprihatinkan,  oleh karenanya perlu ada bantuan berupa modal dan penangguhan pembayaran kredit.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Perdagangan menjelaskan bahwa akan berkoordinasi dengan pusat. Sementara untuk bantuan dapat dalam diberikan betuk peralatan atau perlengkapan dagang berupa meja panjang tempat menaruh barang semuanya harus sudah terprogram.
Sementara untuk masalah penangguhan pembayaran kredit disampaikan bahwa Gubernur NTB telah menghimbau kepada pihak bank untuk melakukan penangguhan.
Sementara dari Dinas Sosial Provinsi NTB, menjelaskan bahwa penanganan korban kebakaran ada dalam tupoksinya, tetapi itu harus menyangkut korban jiwa.
“Bila ada yang bangkrut dan menjadikanya jatuh miskin maka bisa dimasukkan dalam  program PKH, hal itu bisa dikordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten, nanti mereka akan mendapat santunan dan bersifat sementara,” ujar perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi NTB.
Sementara Kabag BUMD, Dewi memberikan penjelasan bahwa  ada perlakuan khusus bagi korban bencana alam.
Disampaikannya bahwa pihaknya harus bersurat dulu kepada OJK melalui Gubernur,  Bank mana saja yang dipinjam. Dan akan ada regulasi yang dikeluarkan  oleh OJK yang memuat  apa saja yang akan diberikan oleh bank.
Kemudian juga  ada aturan restrukturisasi artinya ada keringanan,  ada relaksasi keringan bunga, adapun  yang disebut penangguhan pembayaran selama 6 bulan, sesungguhnya akan disesuaikan dengan bank pusat pemberi pinjaman dan yang tidak diperkenankan adalah pemutihan.
“Prosesnya direkap dulu data nasabahnya, kemudian disampaikan datanya dan pihak OJK yang akan memberikan pertimbangan,” jelas Dewi.