DUA ADVOCAT GUGAT PRAPERADILAN KAPOLRES KSB

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dua orang penasehat hukum (Advocat) Indi Suryadi SH dan Mujahidin SH yang beralamat di Sumbawa Besar kuasa hukum khusus dari tersangka Andri Hermawan alias Penata (28) lelaki swasta yang beralamat di Desa Mamak Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, kamis (16/11) lalu mengajukan gugatan permohonan praperadilan (PP) terhadap Presiden Republik Indonesia Cq Kapolri Cq Kapolda NTB Cq Kapolres Sumbawa Barat, terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan maupun proses penangkapan dan penahanan yang dinilai Inprosedural tidak sesuai serta bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Advocat Indi Suryadi SH dan Mujahidin SH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB kemarin menjelaskan, alasan dan dasar yuridis kenapa tim kuasa hukum tersangka mengajukan gugatan permohonan praperadilan terhadap pihak Kepolisian KSB khususnya, terkait dengan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan klien kami selaku pemohon lelaki swasta Andri Hermawan alias Penata, yang sebelumnya telah disangkakan terlibat dalam kasus tindak pidana penggelapan, dimana oleh pihak Kepolisian KSB (termohon) pada hari kamis 9 Nopember 2017 lalu bertempat di jalan raya lintas Sumbawa Bima Km-3 saat bertemu pemohon langsung dilakukan penangkapan dan dipaksa untuk menandatangani surat penangkapan yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga pemohon ketika itu langsung dibawa dan digiring menuju Mapolres KSB yang berada di Taliwang dan langsung dijebloskan kedalam sel tahanan setempat, guna diproses lebih lanjut karena diduga terlibat dalam kasus tindak pidana penggelapan.
Sehari kemudian tepatnya pada hari Jum’at 10 Nopember 2017 terang Indi dan Mujahidin, barulah pemohon dikeluarkan dari dalam sel tahanan untuk dilakukan pemeriksaan penyidikan atas kasus tindak pidana penggelapan yang dituduhkan dan usai diperiksa tersangka langsung diminta untuk menandatangani surat perintah penahanan selama 20 hari terhitung sejak 10 Nopember – 29 Nopember 2017, dimana perbuatan yang dilakukan pihak Kepolisian KSB (termohon) ini tidak pernah dilakukan tindakan penyelidikan terlebih dahulu atau setidak-tidaknya mendengarkan keterangan pemohon selaku saksi dan bahkan tanpa bukti permulaan yang cukup, sehingga kami menilai tindakan yang dilakukan termohon hanya didasarkan untuk memenuhi pesanan pihak-pihak tertentu bukan untuk kepentingan penegakan hukum, terutama sebagaimana tersirat dalam Pasal 17 KUHAP.
Menariknya lagi, terlihat dengan jelas pihak Kepolisian KSB (termohon) dalam menjalankan tugasnya selaku penegak hukum tidak profesional, hal ini dapat dilihat dari alasan yang termuat dalam surat penangkapan bahwa disebutkan pemohon (tersangka) diduga melakukan tindak pidana penggelapan sementara dasar hukum yang dipergunakan adalah Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan, apalagi surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap pemohon juga tidak disampaikan tembusannya kepada keluarga pemohon (tersangka) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP termasuk proses dimulainya penyidikan tidak segera disampaikan penyidik kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, oleh karena itu kami meminta kepada hakim Praperadilan menyatakan tidak sah penetapan, penangkapan dan penahanan terhadap pemohon (tersangka) serta membebaskan dan mengeluarkan pemohon dari dalam sel tahanan, karena tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian KSB (termohon) sangat bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, papar Mujahidin SH.
Sidang perdana gugatan praperadilan terhadap Kapolres KSB itu sendiri yang telah tercatat dalam register perkara Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No 30/SK.PID/2017/PN.Sbw tertanggal 15 Nopember 2017 ungkap Panitera muda bidang hukum Joshua Ishak Maspaitella SH ketika ditemui Gaung NTB diruang kerjanya kemarin, menjelaskan jadual sidangnya dimulai besok Kamis (hari ini 23 Nopember 2017) yang akan ditangani langsung hakim tunggal I Gusti Lanang Indra Pandhita SH MH didampingi dirinya selaku Panitera Pengganti, dengan acara persidangan dilakukan secara marathon, cepat dan tepat yang berlangsung selama 7 hari kerja sesuai dengan aturan yang berlaku, tukasnya.