Dukcapil Siap Dukung Penggunaan Face Recognition Bagi Peserta JKN-KIS

TRIBUNNEWS.COM – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri siap mendukung penggunaan data pengenalan wajah (pengenalan wajah) dan sidik jari (finger print) untuk kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fahrullah saat menerima audiensi dari Direksi BPJS Kesehatan, Rabu (21/4/2021).

Hadir dalam audiensi tersebut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, Direktur Layanan Perluasan dan Partisipasi BPJS Kesehatan, David Bangun, dan Direktur Teknologi Informasi, Edwin Aristiawan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan pemanfaatan akses data kependudukan sangat penting bagi BPJS Kesehatan untuk mempermudah pelayanan administrasi dan mempercepat proses pendaftaran peserta.

Nomor Induk Kepesertaan (NIK) juga digunakan sebagai kata kunci data kepesertaan tunggal agar tidak terjadi duplikasi data pada proses pendaftaran Peserta JKN-KIS.

“Dengan menggunakan pengenalan wajah dan sidik jari akan semakin mempermudah proses validasi peserta saat menerima layanan dan memastikan keakuratan data sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kartu BPJS Kesehatan,” ujar Ghufron.

Ghufron mengatakan, penambahan fitur pengenalan wajah juga dapat mempercepat perluasan dan peningkatan infrastruktur digital serta kemudahan layanan bagi peserta JKN-KIS sesuai amanat Presiden RI. Optimalisasi kerjasama dengan Dukcapil juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya data kepesertaan JKN-KIS.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan Perluasan dan Partisipasi BPJS Kesehatan, David Bangun mengungkapkan pemanfaatan data Dukcapil saat ini perlu dioptimalkan terutama dalam hal mekanisme penyediaan akses data kependudukan sesuai rekomendasi BPK RI. dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Kami akan terjemahkan kembali ke dalam perjanjian kerja sama dan diharapkan perubahan mekanisme ini tidak berdampak pada penyesuaian proses bisnis, mekanisme dan logika verifikasi dan validasi data peserta di semua jalur pendaftaran. Dikhawatirkan hal itu terjadi. akan berdampak pada waktu tunggu pelayanan administrasi kepesertaan. Kami akan koordinasi lagi dengan Dukcapil, ”kata David.




Source