Dukung Bu Memories, IBSW Minta Kepala Daerah Transparan Soal Covid

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Transparansi kondisi dan data dalam pencegahan penularan dan penanggulangan pandemi Covid-19 merupakan keharusan mutlak dan menjadi prasyarat keberhasilan program.

    Oleh karena itu, jajaran pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, harus transparan dalam menyajikan dan melaporkan data kondisi dan jumlah penderita Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

    Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika, mendukung penuh memori yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani kepada pimpinan pemerintahan di daerah, khususnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota baru-baru ini.

    Menurut Nova, kenangan yang dibagikan Puan menunjukkan tanda kepekaan dan kepedulian Ketua DPR RI terhadap persoalan-persoalan yang menggerogoti dan memperumit kehidupan rakyat.

    Baca juga: DPR Dukung Semua Upaya Penanganan Covid-19

    Pernyataan IBSW datang melalui pernyataan pers yang kami terima hari ini. Dalam keterangannya, Direktur Eksekutif IBSW, Nova Andika, juga mengapresiasi respon cepat Puan terhadap peningkatan jumlah penderita Cobid-19 di Kudus, dengan membagikan 20.000 dosis vaksin Covif-19 gratis sebagai pendorong percepatan Covid- 19 vaksinasi. 19 di Jawa Tengah.

    Artinya, Ketua DPR RI tidak hanya bisa mengingatkannya pada sesuatu yang menjadi tugasnya sebagai pimpinan lembaga legislatif tertinggi, tetapi juga membantu eksekutif di Jawa Tengah untuk segera mencapai tingkat persentase warga yang divaksinasi. semaksimal mungkin, yang memungkinkan terbentuknya group immunity atau kekebalan kawanan, kata Nova dalam keterangan tertulisnya.

    Nova memuji Puan yang menurutnya sangat sensitif dengan isu transparansi pelaporan kondisi dan data penderita Covid-19. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum, para pimpinan daerah khususnya di tingkat pemerintahan terkecil di desa-desa diduga menutup data aktual penderita dan korban Covid untuk menghindari penilaian negatif dari pimpinan pemerintahan di atasnya.

    Baca juga: Antisipasi Lonjakan Pasien Covid, Wisma RSDC Atlet Kemayoran Tambah 2 Ribu Tempat Tidur

    “Sudah menjadi rahasia umum bahwa di beberapa desa, warga yang meninggal karena Covid dilaporkan meninggal karena penyakit lain, hanya saja desa tersebut tidak termasuk dalam zona merah yang menurut mereka mencoreng nama desa. Tentu ini salah dan merugikan, bukan hanya untuk desa, tapi secara nasional,” kata Nova.

    Sementara itu, Nova mengingatkan bahwa data dan kondisi riil terkait Covid di daerah akan mempengaruhi data di tingkat nasional, dan berdampak langsung pada kebijakan pemerintah pusat.

    Karena itu, kata dia, sangat benar apa yang diingatkan Ketua DPR RI Puan Maharani, agar kondisi dan masalah data ini dilaporkan secara transparan, tidak perlu ditutup-tutupi agar solusinya dipertimbangkan oleh ( pusat) pemerintah sudah benar.

    “Kita tahu dalam proses pengambilan keputusan ada istilah ‘sampah masuk, sampah keluar’. Kalau informasinya salah, solusi yang diambil bisa menyesatkan,” ujarnya.

    Seperti yang banyak beredar di media massa, Puan Maharani baru-baru ini mengulas dan melakukan proses percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat di Balai Kota Solo.

    Di lokasi itu, selain memvaksinasi 690 orang yang merupakan guru, orang lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, pedagang kaki lima, pelaku pariwisata, pekerja media, dan masyarakat lainnya, Puan juga memberikan bantuan 20 ribu dosis vaksin untuk tiga kecamatan di Jawa Tengah. , yaitu Boyolali, Sukoharjo dan Klaten.

    Dalam kesempatan itu, Puan mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar terbuka dengan kondisi penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Menurut Puan, keterbukaan informasi akan memudahkan penentuan langkah penanganan pandemi Covid-19.

    “Sampaikan masalah dengan jujur, jangan menyembunyikan kondisi daerah, sehingga bisa kita antisipasi dan mitigasi,” kata Puan.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/14/dukung-ingatan-puan-ibsw-minta-kepala-daerah-transparan-soal-covid