Ekonom: Isolasi Termasuk Karantina, Pemberian Bantuan Hukum Secara Wajib

    Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) menilai perluasan isolasi dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM), termasuk bagian dari karantina.

    Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, kondisi saat ini sebenarnya merupakan persyaratan karantina wilayah.

    Baca juga: Covid-19 Melonjak, Kemenag Minta Penasihat Agama Sebarkan Informasi yang Menenangkan Masyarakat

    “Berdasarkan UU Karantina Kesehatan 2018, kondisi saat ini yang ada isolasi di suatu daerah harus dikategorikan karantina,” katanya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Kamis (15/7/2021).

    Sutradara CELIOS Bhima Yudhistira (khusus)

    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah yang sah wajib menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang dikenal dengan dampak isolasi.

    Baca juga: Wacana Perpanjangan PPKM Darurat Tanpa Pengawasan Ketat Dianggap Lebih Berbahaya

    “Termasuk juga ternak selama masa karantina. Tanpa memenuhi kebutuhan pokok, PPKM darurat tidak akan efektif karena masyarakat masih memaksa mereka keluar rumah untuk bekerja,” kata Bima.

    Selain itu, tambah Bima, kurang dari 5 persen jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah atau work from home (WFH).

    “Jadi, jangan dibayangkan semua orang bisa bekerja di rumah. Pekerja informal dan pekerja harian lepas harus dibantu pemerintah dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan siap saji tiga kali sehari,” pungkasnya.



    https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/07/15/ekonom-penyekatan-termasuk-karantina-pemberian-bantuan-wajib-hukumnya