Embargo Vaksin Membuat Target Satu Juta Vaksin per Hari Semakin Sulit

Pemerintah diminta melobi pabrik AstraZeneca selain India untuk mengisi stok vaksin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Embargo ekspor vaksin Covid-19 AstraZeneca oleh Pemerintah India mengakibatkan penurunan jumlah vaksin nasional yang tersedia. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher khawatir Indonesia bakal mengalami vakum vaksin pasca embargo.

“Kalau vaksinnya kosong, bagaimana kita bisa mencapai target satu juta dosis suntik per hari yang ditargetkan Presiden? Dan tentunya ini akan mengakibatkan vaksinasi tidak tuntas dalam waktu 15 bulan sesuai target pemerintah,” kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima. oleh Republika, Selasa (6/4).

Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis untuk menjamin ketersediaan vaksin nasional. Jika pemerintahan lamban, Netty menilai tujuan imunitas kawanan sulit tercapai.

“Misalnya pabrik di India tidak memungkinkan, pemerintah harus bernegosiasi dengan pabrik AstraZeneca lainnya. Seperti pabrik di Thailand misalnya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Netty melihat potensi kevakuman vaksin juga akan merembet ke hal lain, misalnya isu kebijakan Face-to-Face Learning (PTM) yang akan dibuka kembali pada Juli mendatang. Dia juga mempertanyakan vaksinasi guru, yang sebelumnya ditargetkan selesai pada Juni.

“Apakah semua guru dijamin sudah divaksinasi? Apalagi saat stok vaksin masih mencukupi, vaksinasi untuk tenaga pengajar masih berjalan lambat,” ujarnya.

Netty juga mengomentari pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa vaksinasi Covid-19 akan meningkat lagi pada Mei 2021 karena produksi massal vaksin dari Bio Farma. Sementara itu, PT Bio Farma memastikan sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk curah akan tiba pada April ini.

“Sampai saat ini berapa curah Sinovac yang bisa diolah? Dan berapa kapasitas produksi Bio Farma? Kita perlu percepatan agar produksi vaksin Covid-19 di dalam negeri bisa lebih banyak lagi. Jangan sampai kita bawa curah Sinovac yang begitu banyak. (140 juta dosis).) Tapi kemampuan produksi kita rendah, tidak ada gunanya, ”ujarnya.

Selain itu, Netty mengungkapkan, pemerintah Indonesia harus mendorong lahirnya sikap bersama di tingkat global terkait keadilan dalam mengakses vaksin. Negara maju yang memiliki teknologi memadai tidak memonopoli vaksin.

“Insiden embargo ini juga harus menjadi penyadaran bagi pemerintah dalam percepatan pengembangan vaksin nasional seperti Merah Putih dan Nusantara. Jika kita mampu mandiri dalam produksi vaksin, kita tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri tapi juga membantu. negara lain, “kata Deputi. Ketua Fraksi PKS DPR RI.




Source