Erick Thohir: INA Siap Tarik Investor Syariah Asing

    Investor yang memiliki preferensi syariah akan difasilitasi melalui dana tematik: Erick

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan badan pengelola dana investasi pemerintah, Indonesia Investment Authority (INA), siap menarik lebih banyak investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri, termasuk investor yang lebih memilih syariah.

    Menurut Erick, investor yang memiliki preferensi syariah akan difasilitasi melalui dana tematik. Dana tematik dirancang untuk diinvestasikan pada jenis aset tertentu berdasarkan profil risiko dan pilihan aset investor.

    “Dalam reksa dana tematik, kita bisa membuat dana kepatuhan syariah bagi setiap investor syariah yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Ercik, Jumat (9/4).

    Selama ini, jelas Erick, INA sudah mendapat komitmen investasi dari beberapa negara. Salah satunya dari negara Islam Uni Emirat Arab (UEA) dengan nilai investasi hingga 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp140 triliun.

    INA juga mendapat komitmen investasi dari Amerika Serikat (AS) melalui International Development Finance Corporation (DFC) dan Jepang. Nilai investasi masing-masing negara mencapai US $ 2 miliar atau setara dengan Rp. 28 triliun dan US $ 4 miliar atau setara dengan Rp. 56 triliun.

    Erick optimistis program vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang sudah berjalan sejak awal tahun dapat meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. INA sendiri diharapkan dapat membantu membuka peluang investasi baru di Tanah Air.

    “INA mendapat respon positif dari masyarakat global dan Indonesia siap lebih patuh dengan investasi syariah,” kata Erick.

    Indonesia mendirikan lembaga pengelola investasi (LPI) atau dikenal dengan sovereign wealth fund (SWF) pada awal tahun 2021. Indonesia Investment Authority (INA) adalah nama resmi dari lembaga investasi tersebut.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini SWF atau INA mampu menyehatkan perekonomian nasional, terutama melalui badan usaha milik negara di bidang infrastruktur dan energi. Jokowi mengatakan, INA merupakan sumber pembiayaan pembangunan baru yang tidak berbasis pinjaman tetapi dalam bentuk ekuitas atau ekuitas.

    Dasar hukum awal mengenai SWF atau LPI adalah Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Presiden juga telah menandatangani regulasi turunan dari UU Cipta Kerja yang mengatur SWF ini. Kedua PP yang ditandatangani presiden tersebut adalah PP nomor 73 tahun 2020 tentang Modal Awal LPI dan PP nomor 74 tahun 2020 tentang




    Source