Fasilitasi UKM Bogasari Pengurusan SPP-IRT Izin Usaha

    Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 187 UKM yang tergabung dalam Bogasari Mitra Card

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bogasari Flour Mills menggelar program Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) untuk UKM. Program tersebut diawali dengan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Jakarta Utara yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom, Selasa (20/4).

    Wakil Kepala Bidang (Wakadiv) Bogasari Herman Djuhar mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh 187 UKM yang tergabung dalam Bogasari Mitra Card (BMC) dari berbagai provinsi, antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jambi. “Ini bukti nyata kemitraan Bogasari dengan UKM. Pada 2019 dan 2020, Bogasari turut menghasilkan sertifikat halal bagi UKM. Tahun ini kami fokus membuat izin IRT dengan target 100 UKM dan terbagi dalam 2 tahap,” ujar Herman Djuhar dalam sambutannya. keterangan tertulis resminya, Rabu (21/4).

    Sebagian besar peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan UKM yang bergerak di bidang roti yaitu 40,4 persen. Kemudian, pengusaha mi 17,7 persen, kue dan kue 16,2 persen, jajanan pasar 7,1 persen. Sedangkan sisanya terdiri dari pengusaha gorengan, jajanan, martabak, dan ayam goreng tepung.

    Ada empat kegiatan dalam penyuluhan ini, yaitu pre test, presentasi materi, tanya jawab, dan tes pos. Materi mengenai kebijakan / peraturan perundang-undangan di bidang pangan dan keamanan pangan disampaikan oleh Kusnaidi, Pengawas Pangan Kecamatan Dinkes Jakarta Utara.

    Nantinya, sertifikat PKP yang akan didapat peserta merupakan salah satu dari tiga syarat pencetakan SPP-IRT dari BPOM. Dua syarat lainnya adalah hasil pemeriksaan fasilitas produksi, dan label yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Pelatihan PKP ini dapat dilaksanakan di tingkat kota / kabupaten dan berlaku secara nasional. Namun SPP-IRT dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di tingkat kecamatan tempat usaha UKM berada.

    “Dari 187 anggota BMC yang mengikuti penyuluhan ini, 50 pelamar pertama yang memenuhi persyaratan akan diurus lebih lanjut oleh Bogasari hingga keluar SPP-PIRT. Biaya operasional yang timbul dalam pembuatan 50 SPP-IRT tersebut. akan ditanggung sepenuhnya oleh Bogasari, ”kata Sutrisno dari tim Kemitraan Bogasari.

    Masa berlaku SPP-IRT adalah lima tahun dan dapat diperpanjang enam bulan sebelum masa berlakunya habis. Untuk perpanjangan SPP-IRT, UKM dapat mengaturnya langsung ke PTSP setempat dengan membawa persyaratan yang sama pada saat pembuatan sertifikat baru.

    Dalam SPP-IRT ini terdapat nomor PIRT yang berjumlah 12 digit. Dengan kode MD untuk pangan dalam negeri dan ML untuk pangan luar negeri. Nomor PIRT ini wajib dimiliki oleh UKM yang mendistribusikan makanan / minuman olahan (minuman yang tidak langsung diminum seperti sirup) dan memiliki daya tahan lebih dari tujuh hari. Kemudian, untuk produk makanan dan minuman yang memiliki daya tahan di bawah tujuh hari akan masuk dalam kategori jasa makanan sehat.

    Pemilihan waktu PKP ini berbeda-beda untuk tiap daerah sesuai dengan jumlah peserta yang mendaftar. Pun dengan waktu keseluruhan pembuatan PIRT. Setiap UKM berbeda-beda tergantung kelengkapan dan kesiapan UKM mengikuti aturan yang ada.

    “Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan Bogasari, mengajak para pelaku UMKM untuk lebih mementingkan perizinan. PIRT ini penting bagi UKM. Karena ini sebagai jaminan keamanan bahwa produk yang dihasilkan oleh UKM di rumah atau di lokasi produksi skala rumahan aman untuk dikonsumsi. Namun sebelum mendaftar IRT, UKM harus mengikuti PKP ini, ”kata Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Jakarta Utara, Warisan P Manurung.




    Source