Forum Pensiunan Badan Usaha Milik Negara Jiwasraya Bertemu Dewan Pertimbangan Presiden Soekarwo Minta Keadilan

Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA—Forum Pensiunan BUMN Pelanggan Jiwasraya melakukan audiensi dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo, Selasa (20/4/2021).

Dalam rapat tertutup tersebut, FPBNJ meminta keadilan agar hak pensiunan Jiwasraya tidak terpotong.

“Pertemuan hari ini alhamdulillah kita diterima Pak Soekarwo dan kita dari para pensiunan Jiwasraya mengalami tekanan untuk merasakan suasana spiritual yang dalam mengingat ketidakadilan yang harus kita penataan kembali oleh jiwa,” kata ketua umum FPBNJ Syahrul. Tahir setelah hadirin, seperti dikutip Tribunnews. .com dari keterangan tertulisnya, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Restrukturisasi Kebijakan Jiwasraya Ditargetkan Selesai Mei 2021

Kerugian Jiwasraya bukan menjadi tanggung jawab para pensiunan karena kisruh yang terjadi mengakibatkan potensi kerugian yang sangat besar.

Syahrul menilai skandal korupsi Jiwasraya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola, pemerintah sebagai pemilik dan otoritas pengawas yang berwenang.

Sehingga menyeret pensiunan BUMN untuk dibebani tanggung jawab sangat tidak adil dan tidak tepat.

Dalam pertemuan tersebut, FPBNJ meminta diperlakukan adil agar kesalahan pihak lain tidak ditimpakan kepada para pensiunan.

FPBNJ meminta Jiwasraya dan semua pihak untuk menghormati hukum dan hak pensiunan yang menjadi nasabah bukan karena mencari keuntungan investasi melainkan untuk memastikan penghasilan yang layak setelah tidak lagi bekerja, agar kehidupan pensiunan tidak menjadi beban bagi masyarakat. keluarga.

Sedangkan produk polis anuitas, lanjutnya, bukanlah produk investasi, melainkan produk penjaminan dana pensiun yang menurut undang-undang harus diterima oleh pensiunan secara rutin dengan besaran tetap atau bertambah seumur hidup.

Oleh karena itu, FPBNJ menolak rencana pemotongan uang pensiun yang akan dilakukan oleh Jiwasraya yang jumlahnya mencapai 40% hingga 74% yang akan diberlakukan pada akhir Mei 2021. Sebagai gambaran peserta polis yang merupakan pensiunan negara. Badan Usaha Milik yang semula bisa menikmati dana pensiun senilai Rp 972.500, jika direstrukturisasi hanya mendapat Rp 278.324.

FPBNJ juga akan konsisten meminta pemerintah merevisi kebijakan restrukturisasi Jiwasraya

“Dan mengusulkan kepada para wantimpres agar memperhatikan nasib para pensiunan. Sejalan dengan program Nawacita yang dilakukan oleh Bapak Ir. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang terus mensejahterakan rakyatnya, kami minta bahwa rencana jiwanya dibatalkan untuk memotong hak pensiun pada Mei 2021, ”kata Syahrul.




Source