Fraksi K3 DPRD KSB Pertanyakan Progres Kerja PDPGR

Sumbawa Barat, Gaung NTB
Sejauh mana capaian program Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dalam menurunkan angka kemiskinan dan mendorong pembukaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Termasuk capaian visi pembangunan dalam RPJMD KSB tahun 2016 – 2021 “Terwujud nya pemenuhan hak hak dasar dasar masyarakat yang berkeadilan menuju kabupaten  Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong royong”.

Sudah sejauh mana keberhasilan program tersebut. Merespon apa yang di tanyakan Fraksi Karya Kebangkitan Keadilan (FK3) DPRD KSB, Bupati Sumbawa Barat, Dr, Ir H W Musyafirin MM, menyebutkan sejak awal diluncurkan bahwa Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), bertujuan mengurangi angka kemiskinan, mendorong pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagian besar indikator kemiskinan telah di intervensi melalui PDPGR, seperti indikator luas dan jenis lantai, jenis dinding bangunan dan jenis atap bangunan dipenuhi melalui kegiatan rehab rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah layak huni. Indikator ketersediaan jamban, air bersih, kepesertaan BPJS di penuhi melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas jamban, hibah pengelolaan air limbah, STBM, hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, universal health coverage (UHC) BPJS.

Indikator kemampuan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk di intervensi melalui program Barito Tani, Bariri Ternak, Bariri Nelayan dan Bariri UMKM. Berdasar kan data tersebut intervensi PDPGR terhadap upaya Pengentasan Kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa mencakup paling sedikit sembilan dari enam belas indikator yang diterbitkan lembaga terkait.

Menyangkut capaian pembangunan jangka menengah tahun 2016 – 2021 pada sektor pendidikan dan kesehatan kata Bupati, KSB telah memenuhi alokasi minimalis belanja fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBD dan belanja fungsi kesehatan 10% dari APBD.
Pemenuhan kewajiban alokasi anggaran tersebut, sangat penting mengingat APBD merupakan salah satu instrumen fiskal mewujudkan target pembangunan.

Melalui PDPGR, kata Bupati, pemerintah mengupayakan pemenuhan hak dasar masyarakat tersebut, melalui kegiatan pemenuhan standar tekhnis pemenuhan mutu pelayanan minimal pendidikan dan standar tekhnis pemenuhan pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan.

Selain itu, ada juga pemenuhan akses dan peningkatan mutu pendidikan seperti Pembangunan sekolah, pemberian beasiswa dan bantuan seragam sekolah, dukungan perpustakaan dan proses pembelajaran serta mutu kesehatan seperti Pembangunan puskesmas dan Pustu, bantuan iuran JKN bagi seluruh masyarakat KSB dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
Hal itu disampaikan bupati belum lama ini pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.